Roboguru

Tuliskan mekanisme penyusunan APBN berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 15!

Pertanyaan

Tuliskan mekanisme penyusunan APBN berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 15! undefined 

Pembahasan Video:

Pembahasan Soal:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 15:

  1. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
  2. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
  4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
  5. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
  6. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

(Dikutip dari bappenas.go.id pada 9 Maret 2021) 

Jadi, penyusunan APBN harud berurutan sesuai dengan peraturang undang-undang yang berlaku.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Terakhir diupdate 29 Juli 2021

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved