Tuliskan kebijakan yang diterapkan Gubernur Jenderal van der Capellen di Indonesia.

Pembahasan

Kegagalan politik jalan tengah yang diterapkan Komisaris Jenderal belum berhasil. Pemerintah Belanda pun memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Komisaris Jenderal pun digantikan oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Berikut kebijakan van der Capellen. Memberikan kebebasan kepada kelompok swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda, tetapi pengelolaan sumber daya alam tetap dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menghapus peran para pejabat lokal. Menetapkan pajak untuk penduduk pribumi. Kebijakan van der Capellen kurang berhasil karena rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara beban pajak semakin memberatkan rakyat. Perlawanan-perlawanan pun mulai bermunculan, salahsatunya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi perlawanan tersebut. Kerajaan Belanda di ambang kebangkrutan dan pemerintahan van der Capellen dianggap tidak berhasil mengisi kas kerajaan yang semakin menipis. Van der Capellen digantikan oleh Hendrik Merkus de Kock. De Kock hanya sebentar menjabat karena ia hanya pemegang jabatan sementara sebelum diisi oleh Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies (1826-1830). Pemerintahan de Gisignies juga dianggap tidak mendatangkan uang bagi kas kerajaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Van der Capellen adalah memberikan kebebasan kelompok swasta untuk menanamkan modalnya hingga menetapkan pajak untuk pribumi