Iklan

Pertanyaan

Tuliskan kebijakan yang diterapkan Gubernur Jenderal van der Capellen di Indonesia.

Tuliskan kebijakan yang diterapkan Gubernur Jenderal van der Capellen di Indonesia.

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

09

:

11

:

36

Klaim

Iklan

I. Agung

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Jawaban terverifikasi

Jawaban

dapat disimpulkan bahwa kebijakan Van der Capellen adalah memberikan kebebasan kelompok swasta untuk menanamkan modalnya hingga menetapkan pajak untuk pribumi

dapat disimpulkan bahwa kebijakan Van der Capellen adalah memberikan kebebasan kelompok swasta untuk menanamkan modalnya hingga menetapkan pajak untuk pribumi

Pembahasan

Kegagalan politik jalan tengah yang diterapkan Komisaris Jenderal belum berhasil. Pemerintah Belanda pun memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Komisaris Jenderal pun digantikan oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Berikut kebijakan van der Capellen. Memberikan kebebasan kepada kelompok swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda, tetapi pengelolaan sumber daya alam tetap dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menghapus peran para pejabat lokal. Menetapkan pajak untuk penduduk pribumi. Kebijakan van der Capellen kurang berhasil karena rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara beban pajak semakin memberatkan rakyat. Perlawanan-perlawanan pun mulai bermunculan, salahsatunya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi perlawanan tersebut. Kerajaan Belanda di ambang kebangkrutan dan pemerintahan van der Capellen dianggap tidak berhasil mengisi kas kerajaan yang semakin menipis. Van der Capellen digantikan oleh Hendrik Merkus de Kock. De Kock hanya sebentar menjabat karena ia hanya pemegang jabatan sementara sebelum diisi oleh Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies (1826-1830). Pemerintahan de Gisignies juga dianggap tidak mendatangkan uang bagi kas kerajaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Van der Capellen adalah memberikan kebebasan kelompok swasta untuk menanamkan modalnya hingga menetapkan pajak untuk pribumi

Kegagalan politik jalan tengah yang diterapkan Komisaris Jenderal belum berhasil. Pemerintah Belanda pun memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Komisaris Jenderal pun digantikan oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Berikut kebijakan van der Capellen.

  1. Memberikan kebebasan kepada kelompok swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda, tetapi pengelolaan sumber daya alam tetap dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
  2. Menghapus peran para pejabat lokal.
  3. Menetapkan pajak untuk penduduk pribumi.

Kebijakan van der Capellen kurang berhasil karena rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara beban pajak semakin memberatkan rakyat. Perlawanan-perlawanan pun mulai bermunculan, salah satunya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi perlawanan tersebut. Kerajaan Belanda di ambang kebangkrutan dan pemerintahan van der Capellen dianggap tidak berhasil mengisi kas kerajaan yang semakin menipis. Van der Capellen digantikan oleh Hendrik Merkus de Kock. De Kock hanya sebentar menjabat karena ia hanya pemegang jabatan sementara sebelum diisi oleh Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies (1826-1830). Pemerintahan de Gisignies juga dianggap tidak mendatangkan uang bagi kas kerajaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Van der Capellen adalah memberikan kebebasan kelompok swasta untuk menanamkan modalnya hingga menetapkan pajak untuk pribumi

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

15

Muhammad Zaydan Albar

Pembahasan lengkap banget, Mudah dimengerti, Bantu banget, Makasih ❤️

Dzelira Dwifahari

Pembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Makasih ❤️

zulfa ramadhani

Pembahasan tidak menjawab soal

Iklan

Pertanyaan serupa

Apa yang dimaksud dengan kebijakan jalan tengah yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal?

12

5.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia