Iklan

Pertanyaan

Tonggak pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia adalah ...

Tonggak pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia adalah ...space 

  1. Konsepsi Presiden 1958space  

  2. Maklumat Presiden 1959space   

  3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959space 

  4.  Lahirnya Tritura 1966space 

  5.  Lahirnya Supersemar 1966 space

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

03

:

30

:

16

Iklan

I. Uga

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah C. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit yang memuat tiga hal pokok, yaitu: Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekret dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS). Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Tindakan ini diambil oleh Presiden Soekarno dikarenakan periode Demokrasi Liberal (1950-1959) terjadi ketidakstabilan politik nasional. Hal ini dikarenakan terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali dan masing-masing partai politik hanya mementingkan kepentingan partainya. Dengan dideklarasikannya Dekrit 5 Juli 1959 menandai berakhirnya periode Demokrasi Liberal, dan dimulainya periode Demokrasi Terpimpin.

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah C.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: 

Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit yang memuat tiga hal pokok, yaitu:

  1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekret dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).
  3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). 

Tindakan ini diambil oleh Presiden Soekarno dikarenakan periode Demokrasi Liberal (1950-1959) terjadi ketidakstabilan politik nasional. Hal ini dikarenakan terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali dan masing-masing partai politik hanya mementingkan kepentingan partainya. Dengan dideklarasikannya Dekrit 5 Juli 1959 menandai berakhirnya periode Demokrasi Liberal, dan dimulainya periode Demokrasi Terpimpin. 

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

69

Muhammad Ezar Javier Kisnadi

Jawaban tidak sesuai

Iklan

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!