Tokoh yang ditunjuk Presiden Soekarno untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra ialah …

Pembahasan

Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville, pasukan-pasukan Siliwangi di Jawa Barat yang sebelumnya merupakan basis gerilya Indonesia yang tidak dapat direbut Belanda harus hijrah ke Yogyakarta. Kota ini adalah bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan Garis van Mook dan oleh para pemimpin Indonesia dijadikan sebagai ibu kota republik. Keputusan untuk hijrah ini diikuti perpindahan besar atau long march Divisi Siliwangi ke Surakarta dan Yogyakarta pada 17 Januari 1948. Di Yogyakarta, rakyat, pemerintah dan TNI bersatu aktif melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Meskipun melanggar gencatan senjata, serangan-serangan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran dari para tokoh bangsa Indonesia bahwa Belanda berniat menguasai sepenuhnya wilayah Republik Indonesia. Situasi keamanan di Jawa semakin memburuk. Dengan alasan itu dan tudingan bahwa Indonesia sering melanggar gencatan senjata, Belanda mengepung Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Aksi militer ini dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. Kota Yogyakarta berhasil dikuasai dan para pemimpin Indonesia di tawan Belanda. Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka. Sebelumnya, kedua tokoh ini ditempatkan di Prapat, Sumatra Utara. Bersama kedua tokoh ini, diasingkan pula tokok-tokoh lain, seperti Sutan Syahrir, Moh. Roem, Agus Salim, dan A.G. Pringgodigdo. Sehari sebelum ditahan, yaitu pada 18 Desember, para pemimpin Indonesia ini sempat menggelar sidang kabinet. Sidang tersebut memutuskan untuk mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang saat itu tengah berada di Sumatra untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dengan pusat di Bukittinggi. Jika Syafruddin Prawiranegara tidak berhasil, dikirim juga radiogram kepada Menteri Maramis, L.N. Pallar dan dr. Sudarsono yang sedang berada di India agar PDRI dapat dibentuk di India. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Kemudian mereka membentuk PDRI, sejak saat itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Adapun Susunan pemerintahan PDRI sebagai berikut: Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman. Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan. Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara. Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa. Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra. Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah E.