Pajak Nonmigas Jadi Tumpuan Penerimaan APBN

Penerimaan pajak dari sektor nonminyak dan gas atau nonmigas menjadi tumpuan pembiayaan APBN 2016. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan pendanaan bagi proyek pembangunan infrastruktur dengan alokasi Rp 313,5 triliun serta program pembangunan lain.
Mengacu pada data Kementerian Keual)gan, kombinasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas dan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam turun dari Rp 328,3 triliun pada 2014 menjadi Rp 153,35 triliun pada 2015. Artinya, penerimaan berbasis sumber daya alam tahun lalu anjlok Rp 174,95-triliun atau 46,71 persen.
Pada tahun ini, sebagaimana diproyeksikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, target penerimaan dari sektor migas dan komoditas tidak akan mencapai target. Nilai kekurangannya diperkirakan Rp 90 triliun dari target. Prastowo menambahkan, pajak nonmigas yang menjadi harapan mengungkit pendapatan negara tahun ini memiliki sejumlah potensi. Potensi itu misalnya Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, dan perluasan badan pemungut pajak, khususnya di sektor keuangan.
Kementerian Keuangan sebenarnya sudah menetapkan, fokus kerja pajak tahun ini adalah ekstensifikasi untuk menggali PPh orang pribadi karena inemiliki potensi besar. Menurut Bambang, jumlah pembayar pajak baru sekitar 900.000 orang dari 27 juta wajib pajak yang terdaftar. Sumbangan PPh orang pribadi nonkaryawan hanya Rp 9 triliun pada 2015.
Target pendapatan pada tahun ini Rp 1.822,5 triliun. Kementerian Keuangan memperkirakan, realisasinya akan meleset Rp 290 triliun di bawah target, yang terdiri dari Rp 90 triliun dari sektor berbasis sumber daya alam dan Rp 200 triliun dari pajak.

sumber: Kompas, Jumat, 19-02-2016

Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah agar penerimaan APBN dari pajak dapat tercapai?