Iklan

Pertanyaan

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal di bawah ini. [...] Tingkat pengangguran di provinsi yang memiliki kawasan industri dinilai tinggi. Pada saat yang sama, wilayah itu menawarkan lebih banyak lowongan pekerjaan. Ada kesenjangan yang diduga menjadi pemicunya. Problem ketimpangan tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta yang dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2019. Dalam rapat itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menuturkan bahwaberdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, ada lima provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi, [...] Banten (8,11 persen), Jawa Barat (7,99 persen), Kepulauan Riau (6,91 persen), Maluku (7,08 persen), dan Sulawesi Utara (6,25 persen). Kelima provinsi itu memiliki kawasan-kawasan industri. Pada saat bersamaan, kelima provinsi itu mempunyai banyak lowongan pekerjaan, terutama di Banten, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada lebih dari 180.000 lowongan pekerjaan bagi mereka yang ingin mulai berkarier. Lowonganterbanyak berasal dari provinsi yang mempunyai kawasan industri. Dalam rangka mengatasi pengangguran, pemerintah berencana merealisasikan program Kartu Prakerja, yakni kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. Pemerintah menganggarkan dana Rp10 triliun untuk 2 juta pemegang kartu. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai penanggungjawab program. Edi Wuryanto, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P menilai bahwapemerintah perlu juga memberi perhatian pada tren penganggurberlatar pendidikan sekolah menengah kejuruan hingga perguruan tinggi. Menurut beliau, ada ketimpangan antara kebutuhan kompetensi dan suplai dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, jika program Kartu Prakerja direalisasikan, kurikulum pelatihan kerja semestinya [...] dengan kebutuhan industri. Menurut Dewi Asmara, anggota Komisi IX DPR dari fraksi Golkar, pelemahan pertumbuhan perekonomian global akan berdampak pada perkembangan industri beserta serapan pekerja. Pemutusan hubungan kerja berpotensi naik. Oleh karena itu, pelaksanaan program Kartu Prakerja sebaiknya dioptimalkan untuk mengatasi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur. Terkait dengan data tingginya TPT (tingkat pengangguran terbuka) di provinsi yang mempunyai kawasan industri, Dewimenyarankan Kementerian Ketenagakerjaanagar mereka berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya dapat memetakan akar penyebab masalah tersebut bersama-sama. Mediana. 2019. "Ada Kesenjangan di Kawasan Industri". Kompas.id. Diakses dan diadaptasi pada 20 Agustus 2021. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/21/ada-kesenjangan-di-kawasan-industri/ Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf ketiga adalah ....

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal di bawah ini.


[...]

   Tingkat pengangguran di provinsi yang memiliki kawasan industri dinilai tinggi. Pada saat yang sama, wilayah itu menawarkan lebih banyak lowongan pekerjaan. Ada kesenjangan yang diduga menjadi pemicunya. Problem ketimpangan tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta yang dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2019.

   Dalam rapat itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menuturkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, ada lima provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi, [...] Banten (8,11 persen), Jawa Barat (7,99 persen), Kepulauan Riau (6,91 persen), Maluku (7,08 persen), dan Sulawesi Utara (6,25 persen). Kelima provinsi itu memiliki kawasan-kawasan industri. Pada saat bersamaan, kelima provinsi itu mempunyai banyak lowongan pekerjaan, terutama di Banten, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada lebih dari 180.000 lowongan pekerjaan bagi mereka yang ingin mulai berkarier. Lowongan terbanyak berasal dari provinsi yang mempunyai kawasan industri.

   Dalam rangka mengatasi pengangguran, pemerintah berencana merealisasikan program Kartu Prakerja, yakni kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. Pemerintah menganggarkan dana Rp10 triliun untuk 2 juta pemegang kartu. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai penanggungjawab program. Edi Wuryanto, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P menilai bahwa pemerintah perlu juga memberi perhatian pada tren penganggur berlatar pendidikan sekolah menengah kejuruan hingga perguruan tinggi.

   Menurut beliau, ada ketimpangan antara kebutuhan kompetensi dan suplai dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, jika program Kartu Prakerja direalisasikan, kurikulum pelatihan kerja semestinya [...] dengan kebutuhan industri. Menurut Dewi Asmara, anggota Komisi IX DPR dari fraksi Golkar, pelemahan pertumbuhan perekonomian global akan berdampak pada perkembangan industri beserta serapan pekerja. Pemutusan hubungan kerja berpotensi naik. Oleh karena itu, pelaksanaan program Kartu Prakerja sebaiknya dioptimalkan untuk mengatasi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur. Terkait dengan data tingginya TPT (tingkat pengangguran terbuka) di provinsi yang mempunyai kawasan industri, Dewi menyarankan Kementerian Ketenagakerjaan agar mereka berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya dapat memetakan akar penyebab masalah tersebut bersama-sama.

Mediana. 2019. "Ada Kesenjangan di Kawasan Industri". Kompas.id. Diakses dan diadaptasi pada 20 Agustus 2021. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/21/ada-kesenjangan-di-kawasan-industri/


Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf ketiga adalah .... 

  1. diberikanundefined 

  2. merealisasikanundefined 

  3. menganggarkanundefined 

  4. penanggungjawabundefined 

  5. penganggurundefined 

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

21

:

58

:

45

Klaim

Iklan

R. Trihandayani

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah D.

jawaban yang tepat adalah D.space space  

Pembahasan

Dari segi penulisan, terdapat kata berimbuhan yang salah pada paragraf ketiga. Kata tersebut adalah penanggungjawab (kata dasar: tanggung jawab ). Sesuai pedoman ejaan yang berlaku, gabungan kata yang hanya mendapat imbuhan berupa awalan atau akhiran ditulis terpisah . Jadi, penulisan kata yang benar adalah penanggung jawab . Penulisan tersebut berbeda dengan penulisan kata mempertanggungjawabkan (kata dasar: tanggung jawab ). Kata tersebut ditulis serangkai karena mendapat imbuhan gabung berupa awalan ( memper- ) dan akhiran ( -kan ). Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D.

Dari segi penulisan, terdapat kata berimbuhan yang salah pada paragraf ketiga. Kata tersebut adalah penanggungjawab (kata dasar: tanggung jawab).

Sesuai pedoman ejaan yang berlaku, gabungan kata yang hanya mendapat imbuhan berupa awalan atau akhiran ditulis terpisah. Jadi, penulisan kata yang benar adalah penanggung jawab. Penulisan tersebut berbeda dengan penulisan kata mempertanggungjawabkan (kata dasar: tanggung jawab). Kata tersebut ditulis serangkai karena mendapat imbuhan gabung berupa awalan (memper-) dan akhiran (-kan).

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D.space space  

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

13

Iklan

Pertanyaan serupa

Teks berikut untuk menjawab soal di bawah ini. Masyarakat Indonesia diminta mewaspadai penularan virus monkeypox atau cacar monyet. Meski penderita bisa sembuh dengan sendirinya, virus ini dalam ...

4

0.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia