Roboguru

Sutan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode kabinet kedua. Hal ini menandakan terjadinya perubahan dalam sistem kenegaraan. Perubahan yang dimaksud adalah ….

Pertanyaan

Sutan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode kabinet kedua. Hal ini menandakan terjadinya perubahan dalam sistem kenegaraan. Perubahan yang dimaksud adalah …. undefined 

  1. dari sistem presidensial ke totalitarian kiri undefined 

  2. dari sistem presidensial ke totalitarian kanan undefined 

  3. dari sistem presidensial ke komunisme undefined 

  4. dari sistem presidensial ke parlementer undefined 

  5. dari sistem parlementer ke sistem presidensial undefined 

Pembahasan Soal:

Penetapan PNI sebagai partai tunggal di Indonesia menuai pro-kontra yang hebat dalam kalangan cendekia. Menurut Sjahrir penetapan PNI sebagai partai satu-satunya merupakan hal yang bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. Respon dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No.X tertanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik di Indonesia sekaligus menandakan perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial dimana menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden menjadi bertanggung jawab kepada KNIP dan mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. undefined 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawabannya adalah D undefined 

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

A. Acfreelance

Terakhir diupdate 05 Oktober 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Berikut ini yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah ....

Pembahasan Soal:

Presiden dan wakil presiden merupakan perangkat yang menjalankan pemerintahan, dalam negara demokrasi lembaga yang menjalankan pemerintahan disebut sebagai lembaga eksekutif yang tugasnya adalah melayani rakyat. undefined 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawabannya adalah A undefined 

0

Roboguru

makna yang dapat kita ambil dari pembentukan perangkat negara adalah ….

Pembahasan Soal:

melalui materi ini, kita diajarkan untuk berpikir sistematis, rasional dan terstruktur. pola pikir yang sistematis, rasional dan terstruktur mempermudah kehidupan kita sehari-hari terutama dalam menuntut ilmu ke tingkat yang lebih tinggi dimana pola pikir yang terstruktur akan memudahkan kita untuk memahami persoalan rakyat dan penyelesaiannya. undefined 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawabannya A

0

Roboguru

Perhatikan pernyataan berikut ini !   dibentuknya Komite Nasional Indonesia di berbagai daerah dengan pusatnya di Jakarta   menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat   ...

Pembahasan Soal:

Terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 secara spontan juga mencetuskan terbentuknya Komite Nasional Indonesia di berbagai daerah yang tujuannya adalah membantu tugas gubernur di setiap provinsi di Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. KNIP juga  bertugas untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat seperti yang disepakati sejak awal di BPUPKI serta membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang aman, memberikan kemerdekaan terhadap rakyat dan menyelenggarakan cita-cita negara. KNIP merupakan cikal-bakal dari pembentukan DPR dan MPR. undefined 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawabannya adalah A undefined 

0

Roboguru

Maklumat pemerintah tanggal 14 November berisi tentang...

Pembahasan Soal:

BP-KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 Tanggal 11 November 1945 tentang Pertanggungjawaban Menteri kepada Perwakilan Rakyat. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai MPR. Sementara itu, BP-KNIP disamakan dengan DPR. Jika demikian, secara tidak langsung BP-KNIP dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 telah meminta peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri dari Presiden kepada BP-KNIP. Anehnya, Presiden Soekarno justru menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945.
Dengan persetujuan tersebut, maka sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen begitu saja menjadi sistem kabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP-KNIP mencalonkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, kabinet presidensial Soekarno dan Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama.

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah B.

0

Roboguru

Apa yang menjadi latar belakang perubahan sistem presidensial ke sistem parlementer...

Pembahasan Soal:

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada masa itu, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada tanggal 11 November 1945, BP-KNIP mengeluarkan mosi tak percaya pada Sistem pemerintahan Presidensial yang ada terhadap kabinet melalui usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945 yang berbunyi, “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat)”,  Selain alasan diatas perubahan sistem pemerintahan dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia waktu itu, serta untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara, karena dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia pada 14 November 1945 akhirnya mengeluarakan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil menjadi parlementer. Tentunya hal ini membuat nantinya pemerintahan (Perdana Menteri bersama Kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif bukan pada Presiden lagi. Pengumuman maklumat ini kemudian ditindak lanjuti oleh KNIP untuk segera mengusulkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia atau yang lebih dikenal Kabinet Sjahrir I.
Namun Perubahan Pemerintahan ini melalui Maklumat 14 November 1945 jelas-jelas melanggar konstitusi karena bertolak belakang dengan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Indonesia merasa tak cocok dengan sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan sering jatuh bangunnya kabinet yang membuat pemerintahan kurang stabil dan membuat pembangunan terhambat.

Dengan demikian, latar belakang perubahan sistem presidensial ke parlementer merupakan usulan KNIP untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara serta memberikan kedaulatan kepada rakyat sebagai cerminan atas demokrasi Indonesia

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved