Sistem politik konsensus nasional pada masa awal pemerintahan Order Baru merupakan upaya untuk ... menciptakan sistem demokrasi menghindari sistem multipartai memperkuat sistem kepartaian memperkuat pemerintah dengan menambah 100 anggota DPR yang diangkat pemerintah

Pembahasan

Era Orde Baru ditandai dengan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI pada 12 Maret 1967 untuk menggantikan posisi Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru adalah suatu penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal koreksi terhadap penyelewengan pada masa yang lalu. Oleh karena itu, di era Orde Baru harus diadakan stabilisasi politik demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya yang ditempuh untuk mencapai stabilisasi politik adalah dengan mengadakan konsensus nasional seperti: Adanya penyederhanaan partai politik menjadi PDI (partai-partai nasionalis), PPP (partai-partai agama Islam), dan Golkar (Golongan Karya). Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghindari sistem multipartai. Jumlah anggota DPR sebanyak 460 kursi dimana 100 diantaranya dipilih oleh pemerintah. 100 kursi ini terdiri dari orang-orang ABRI, karena pada masa Orde Baru dilakukan kebijakan dwifungsi ABRI.