Sejarah Indonesia hari ini adalah : mencari Kebijakan Politik dan Ekonomi pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono!

Pembahasan

Setelah berakhirnya era Orde Baru, yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 1998, sejak saat itu dimulailah periode Reformasi yang berjalan sampai dengan sekarang. Beberapa tonggak kepemimpinan dari B.J. Habibie, AAbdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tentu memiliki karakteristik program dan kebijakannya masing-masing. Berikut beberapa uraian kebijakan presiden-presiden tersebut dalam bidang ekonomi dan politik. Pada Habibie menjadi presiden, dalam bidang politik, misalnya diberikan kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, jejak pendapat wilayah Timor Timur, Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Sementara dalam bidang ekonomi, misalnya merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dalam bidang politik, misalnya pembubaran Departemen Penerangan karena dianggap mengganggu kebebasan pers, Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek, diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, membekukan MPR dan DPR. Sementara dalam bidang ekonomi, beberapa di antaranya Melawan tekanan IMF, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi, ketimpangan turun. Pada masa Presiden Megawati, dalam bidang politik, misalnya mendirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, mengadakan pemilu yang sifatnya demokratis. Sementara dalam bidang ekonomi, misalnya dilakukan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN Adapun kebijakan politik dan ekonomi masa Presiden SBY, misalnya dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Sementara dalam urusan ekonomi, misalnya mengamankan fiskal,peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara,penghematan energi secara total, dan kebijakan untuk meningkatkan investasi. Jadi, kebijakan politik dan ekonomi pada setiap presiden Masa Reformasi, ditandai dengan kebijakan dan program yang dilakukan untuk upaya menyejahterakan masyarakat dan keadaan yang terjadi di era kepemimpinanya.