Iklan

Iklan

Pertanyaan

Sebutkan dan jelaskan 4 jenjang partisipasi masyarakat !

 Sebutkan dan jelaskan 4 jenjang partisipasi masyarakat !space space 

Iklan

Y. Fernanda

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Brawijaya

Jawaban terverifikasi

Iklan

Pembahasan

Pembahasan
lock

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat disemua ktahapan proses pemberdayaan dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam pemberdayaan dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sehingga akan malancarkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki beberapa prinsipprinsip yaitu cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewengan, kesetaraan tanggung jawab, pemberdayaan, dan kerjasama.Dalam permberdayaan masyarakat, ada delapan tahapan partisipasi masyarakat yaitu : a. Manipulasi (manipulation) Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. b. Terapi (therapy) Pada tingkat ini, pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerless) , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. c. Pemberian informasi (informing) Tingkatan ini merupakan transisi antara non participation dengan tokenism. Pada tingkat ini terdapat 2 karakteristik yang bercampur, yaitu: 1. Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. 2.Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut. d. Konsultasi (Consultation) Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. e. Perujukan (placation) Pada tingkatan ini masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah, ini terbukti sudah adanya keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite (badan kerjasama) yang terdiri dari wakil-wakil dari instansi pemerintah. f. Kemitraan (partnership) Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerjasama. g. Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power) Pada tingkat ini, masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan permasalahan yang ada, pemerintah harus mengadakan tawar menawar dibandingkan dengan memberi tekanan kepada masyarakat. h. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control) Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat disemua ktahapan proses pemberdayaan dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam pemberdayaan dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sehingga akan malancarkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki beberapa prinsipprinsip yaitu cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewengan, kesetaraan tanggung jawab, pemberdayaan, dan kerjasama.  Dalam permberdayaan masyarakat, ada delapan tahapan partisipasi masyarakat yaitu : 

a. Manipulasi (manipulation) 

      Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Terapi (therapy) 

    Pada tingkat ini, pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerless), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

c. Pemberian informasi (informing) 

      Tingkatan ini merupakan transisi antara non participation dengan tokenism. Pada tingkat ini terdapat 2 karakteristik yang bercampur, yaitu:

      1.  Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.
         2. Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut.

d. Konsultasi (Consultation)

       Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh.

e. Perujukan (placation) 
       Pada tingkatan ini masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah, ini terbukti sudah adanya keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite (badan kerjasama) yang terdiri dari wakil-wakil dari instansi pemerintah.

f. Kemitraan (partnership) 

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerjasama.

g. Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power) 

Pada tingkat ini, masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan permasalahan yang ada, pemerintah harus mengadakan tawar menawar dibandingkan dengan memberi tekanan kepada masyarakat.

h. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control) 

Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.space space 

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

24

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Mahasiswa KKN berperan sebagai inisiator pemberdayaan mengajak warga desa melakukan musyawarah. inisiator memberikan kesempatan yang sama kepada warga baik laki-laki maupun perempuan untuk menyampaika...

174

5.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia