Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perekonomian pada masa Demokrasi Liberal adalah melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut?

Pembahasan

Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap mengingkari janji dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia sesuai kesepakatanKMB. Sejak 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut "di bawah pengawasan". Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Tahap kedua dimulai pada 1958 dengan terbitnya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama; pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Kemudian dilanjutkan tahap kedua dengan nasionalisasi yang disahkan undang-undang.