Salah satu kebijakan pada masa reformasi adalah restrukturisasi dan reorganisasi ABRI. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut?

Pembahasan

Era Reformasi mendorong Polri keluar dari ABRI. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, disinggung tentang pemisahan Polri dan ABRI karena keduanya perbedaan tugas. Pemisahan ini dimaksudkan agar keduanya lebih fokus pada tugasnya masing-masing. Pemisahan ini dilakukan secara bertahap, dengan dirilisnya Instruksi Presiden nomor 2 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI. Baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sesuai dengan TAPMPR No. 6 Tahun 2000 dan TAPMPR No. 7 Tahun 2000,Polri dipisahkan dari militer sehingga Polri dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga pertahanan. Selanjutnya, pemerintah mengubah nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi ABRI dengan adanya pemisahan Polri dan ABRI dilakukan secara bertahap, dengan dirilisnya Instruksi Presiden nomor 2 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI pada masa pemerintahan Presiden Habibie, dan baru secara resmi dipisahkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.