Selama 32 tahun berkuasa, Pemerintah Orde Baru di satu sisi dinilai berhasil membuat tatanan sosial ekonomi politik negara dalam keadaan stabil. Soeharto dengan Repelitanya mencanangkan program pembangunan terarah, tidak kurang dari lima jilid Repelita dilakukan Soeharto. Puncaknya, Indonesia pernah swasembada pangan di tahun 1984 dan setahun berikutnya (1985) Soeharto dianugerahi penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Pada tahun 1989 Soeharto kembali mendapat penghargaan dari Organisasi Kependudukan PBB (UNFPA) karena dianggap berhasil menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Atas pencapain-pencapaian di bidang pembangunan, Soeharto bahkan dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Namun, semua kejayaan itu tidak ada artinya karena tidak lama setelah pelantikannya sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya 12 Maret 1998 Soeharto didemo oleh gelombang massa yang menginginkan dirinya lengser, massa menginginkan adanya reformasi. Keadaan ekonomi negara pada waktu itu sangat terpuruk. Berawal dari krisis ekonomi yang melanda Asia, dan kemudian menjalar hingga ke Indonesia, menjadi katalisator yang mempercepat keruntuhan Orde Baru. Saat itu, nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga bahan pokok juga meroket tajam. Suatu pemandangan yang sangat kontras dengan fakta kejayaaan pembangunan yang selalu dibanggakan Soeharto. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena pembangunan di era Soeharto dilakukan tidak dilakukan benar-benar, yang sesungguhnya terjadi adalah di masa Orde Baru praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Korupsi pada pemerintahan Soeharto dilakukan secara masif dengan memakai kekuatan sistem. Korupsi yang sistemik itu terjadi di semua lini politik, sosial dan ekonomi.
Korupsi secara sistemik dilakukan sedemikian rupa melalui peraturan Undang-Undang, Keputusan Presiden tentang tata niaga. Korupsi secara struktural tersebut juga dilakukan pada ranah penegak hukum. Akibat rezim penguasa saat itu, penegak hukum ikut kongkalikong. Aparat militer pada rezim orde baru juga tak memiliki nyali karena mengawal proyek yang bergulir di pemerintahan. Perbuatan korupsi pada era orde baru melekat di lingkungan pejabat tinggi negara. Sehingga menjadi sulit menuntaskan perilaku korupsi pada rezim Soeharto. Korupsi yang tingkat tinggi melibatkan aparatur keamanan negara, petinggi negara, sehingga susah dipecahkan. Selama 32 tahun berkuasa pemerintahan Soeharto dibantu dengan kekuatan militer. Akhirnya, aparat militer pada saat itu turut menikmati secara ilegal perekonomian Indonesia. Inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan yang diagung-agungkan Soeharto seakan semu belaka karena Indonesia pada akhirnya dilanda krisis ekonomi dan moneter. Hal ini karena anggaran yang sesungguhnya untuk kesejahteraan rakyat dikorup untuk kepentingan Soeharto dan kelompok pendukungnya.
Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C
