Proses rekonsiliasi konflik dapatditempuh melalui persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Rekonsiliasi konflik tidak dapat berjalan apabila tidak memenuhi persyaratan utama dalam proses penyelesaiannya, yaitu...

Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai melalui cara perundingan secara damai, pemberian restitusi (ganti rugi), dan atau pemaafan. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi/pranata adat, dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Opsi A. Kedua kelompok bersedia saling mengubah pandangan masing- masing merupakan bagian dari perundingan secara damai. Opsi B.Salah satu kelompok bersedia membayar ganti rugi pasca konflik merupakan bagian dari pemberian restitusi. Opsi C.Proses penegakan keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum merupakan bagian rekonsiliasi melalui institusi. Opsi D.Kedua pihak bersedia melakukan perundingan secara damai, merupakan bagian perundingan secara damai. Opsi E.Kedua kelompok bersediamenyadari kesalahan pada masa lalu, merupakan bagian dari pemaafan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka semua opsi jawaban termasuk dalam syarat utama rekonsiliasi.