Iklan

Iklan

Pertanyaan

Proses rekonsiliasi konflik dapatditempuh melalui persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Rekonsiliasi konflik tidak dapat berjalan apabila tidak memenuhi persyaratan utama dalam proses penyelesaiannya, yaitu...

Proses rekonsiliasi konflik dapat ditempuh melalui persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Rekonsiliasi konflik tidak dapat berjalan apabila tidak memenuhi persyaratan utama dalam proses penyelesaiannya, yaitu... 

  1. Kedua kelompok bersedia saling mengubah pandangan masing- masing undefined

  2. Salah satu kelompok bersedia membayar ganti rugi pasca konflik undefined

  3. Proses penegakan keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum undefined

  4. Kedua pihak bersedia melakukan perundingan secara damai undefined

  5. Kedua kelompok bersedia menyadari kesalahan pada masa lalu undefined

Iklan

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Iklan

Pembahasan

Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai melalui cara perundingan secara damai, pemberian restitusi (ganti rugi), dan atau pemaafan. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi/pranata adat, dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Opsi A. Kedua kelompok bersedia saling mengubah pandangan masing- masing merupakan bagian dari perundingan secara damai. Opsi B.Salah satu kelompok bersedia membayar ganti rugi pasca konflik merupakan bagian dari pemberian restitusi. Opsi C.Proses penegakan keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum merupakan bagian rekonsiliasi melalui institusi. Opsi D.Kedua pihak bersedia melakukan perundingan secara damai, merupakan bagian perundingan secara damai. Opsi E.Kedua kelompok bersediamenyadari kesalahan pada masa lalu, merupakan bagian dari pemaafan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka semua opsi jawaban termasuk dalam syarat utama rekonsiliasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai melalui cara perundingan secara damai, pemberian restitusi (ganti rugi), dan atau pemaafan. 
Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi/pranata adat, dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

Opsi A. Kedua kelompok bersedia saling mengubah pandangan masing- masing merupakan bagian dari perundingan secara damai.
Opsi B. Salah satu kelompok bersedia membayar ganti rugi pasca konflik merupakan bagian dari pemberian restitusi.
Opsi C. Proses penegakan keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum merupakan bagian rekonsiliasi melalui institusi.
Opsi D. Kedua pihak bersedia melakukan perundingan secara damai, merupakan bagian perundingan secara damai.
Opsi E. Kedua kelompok bersedia menyadari kesalahan pada masa lalu, merupakan bagian dari pemaafan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka semua opsi jawaban termasuk dalam syarat utama rekonsiliasi. undefined

4rb+

Dirga Irawan

Jawaban tidak sesuai

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Berikut yang menunjukkan konsep rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian konflik adalah ….

47

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Fitur Roboguru

Topik Roboguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

081578200000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia