Roboguru

Produk hukum yang muncul pada pada masa Orde Baru adalah suatu produk yang?

Pertanyaan

Produk hukum yang muncul pada pada masa Orde Baru adalah suatu produk yang?

Pembahasan Soal:

Cita-cita awal lahirnya Orde Baru pada awalnya adalah koreksi total atas rezim Orde Lama yang dianggap sudah tidak konstitusional sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Visi pengembalian negara sesuai dengan Pancasila dan UDD 1945 merupakan agenda utama Pemerintahan Orde Baru. Namun dalam perjalanannya untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah terlalu dominan dalam memainkan peran politiknya dan memarjinalkan kepentingan rakyat. Sehingga, para pakar politik mengidentifikasikan rezim ini sebagi rezim otoriter meski tidak sampai tirani. Kondisi yang semacam itu tentu juga akan berpengarauh terhadap perkembangan hukum. Produk hukum yang muncul pada pada masa Orde Baru adalah suatu produk yang dijadikan alat untuk melegitimasi dan sebagai sarana untuk mempermulus tujuan kepentingannya. Bayang-bayang pembangunanisme yang menjadi cita lahirnya Orde Baru akan terus mengikuti citra hukum yang akan dibuat di masanya. Ini yang ingin ditunjukan oleh Abdul Hakim G. Nusantara dalam bukunya Politik Hukum Indonesia. Ia menilai pembangunan hukum Orde Baru lebih cenderung ke arah fungsionalisai sebagai berikut.

  1. Hukum sebagai sarana legitimasi politik dalam arti sebagai sarana yang mengabsahkan tindakan-tindakan untuk memperkuat lembaga eksekutif.
  2. Hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi ikhtiar dari pemerintah untuk melakukan rekayasa sosial.
  3. Hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik

Dari apa yang dipaparkan Abdul Hakim G. Nusantara terlihat jelas bahwa politik hukum Orde Baru diorentasikan untuk mewujudkan dan mengabsahkan program-program pemerintah terutama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan modernisasi. Program-program ini pada dasarnya dimaksudkan untuk stabilitas politik demi tegak dan lestarinya status quo pemerintahannya. Soetandoyo Wignjosoebroto menilai hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan pemerintah Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara formalyuridis, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas moral dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam. 

Semua ini dapat dilihat dari perkembangan produk hukum yang dihasilkan dalam rentan waktu 1966-1989 terlihat hukum perdata yang menjadi proteksi pembangunan yang sangat dominan. Hukum tata negara yang mengatur mekanisme politik, kekuasaan dan lembaga-lembaga negara supaya berjalan lebih terkontrol, demokratis dan konstitusional ternyata berada pada urutan ke dua. Yang disusul hukum pidana dan hukum keluarga. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka produk hukum yang muncul pada masa orde baru adalah produk hukum yang hanya dijadikan sebagai sarana penunjang pembangunan dan pemerkuat posisi negara yang dinilai lebih besar dari pada fungsinya sebagai sarana penegakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan demokrasi yang berlandaskan pada ketuhanan. Sehingga hukum yang dihasilkan pada masa ini terkesan berada dibawah bayang-bayang pembangunanisme.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

E. Mardiana

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 02 Mei 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Perhatikan hal-hal berikut! Swasembada pangan Krisis ekonomi (moneter) Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme Pembangunan berjalan dengan sangat pesat Tidak ada kebebasan berpendapat dan berpoli...

Pembahasan Soal:

Gerakan Reformasi 1998 dilatarbelakangi oleh krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada saat itu. Krisis multidimensi tersebut meliputi krisis ekonomi, krisis politik, krisis penegakan hukum, hingga krisis sosial. Krisis ekonomi disebabkan adanya krisis moneter yang melanda Thailand dan Asia pada tahun 1997. Dampak dari krisis tersebut adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis politik disebabkan oleh pelaksanaan pemerintahan yang otoriter, anti kritik, hingga maraknya kasus korupsi, kolusi, serta nepotisme. Krisis penegakan hukum pada masa Orde Baru ditandai dengan terbunuhnya sejumlah aktivis peregerakan tanpa adanya proses penegakan hukum. Dan krisis sosial di tengah masyarakat dipicu adanya sentimen terhadap etnis Tionghoa. 

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. 

0

Roboguru

Mengapa Soeharto mengundurkan diri?

Pembahasan Soal:

Faktor yang menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru dikarenakan krisis poitik, krisis ekonomi dan krisis sosial. Guna menanggulangi krisis moneter dan mengurangi beban anggaran negara, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Tindakan ini mengakibatkan kenaikan harga barang-barang lainnya. Akibatnya, munculah aksi protes di mana-mana, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh masyarakat. Aksi mahasiswa dan masyarakat ini kemudian berubah menjadi aksi yang menuntut perubahan fundamental dalam pemerintahan negara. Sejak saat itulah muncul gerakan reformasi. Kalangan mahasiswa berperan sebagai ujung tombak gerakan reformasi. Tanpa kenal takut, mereka menggelar berbagai demonstrasi dengan resiko menghadapi tindakan kekerasan dari aparat keamanan. Keberanian itu dibuktikan dari gugurnya empat mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi  pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut disusul dengan kerusuhan massa yang memporak-porandakan Jakarta pada tanggal 13-14 Mei 1998 dan di Solo pada tanggal 14-15 Mei 1998.
Melihat situasi yang tidak menentu di tanah air, Presiden Soeharto mempersingkat kunjngannya di Kairo, Mesir. Sementara itu, gerakan reformasi semakin meningkat. Sejak tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa  dari puluhan perguruan tinggi menduduki Gedung MPR/DPR. Mereka menuntut agar Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Menghadapi tuntutan tersebut Preside Soeharto mengadakan pertemuan dengan sembilan tokoh masyarakat dan menyatakan akan merombak Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Namun, tuntutan pengunduran diri Soeharto tetap tidak surut. Namun, ketidaksediaan sejumlah tokoh menjadi anggota kabinet Reformasi mengakibatkan pembentukan kabinet ini mengalami kegagalan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden, B. J. Habibie.

Dengan demikian, mundurnya Soeharto karena ditinggalkan oleh para loyalisnya. serta kegagalan dalam pembentukan Kabinet Reformasi.
 

0

Roboguru

Politik luar negeri Indonesia mengalami permasalahan setelah Perang Dingin. Permasalahan tersebut muncul karena ...

Pembahasan Soal:

Berbagai pergolakan politik Indonesia yang terjadi di pemerintahan Soekarno erat kaitannya dengan Perang Dingin. Salah satunya keberhasilan Soekarno membentuk solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan menghalau Perang Dingin. Soekarno menggelar Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok Namun Perang Dingin pula yang mengakhiri Soekarno. Sejak dekade 1950-an, Amerika Serikat mencoba berbagai operasi rahasia untuk menghalau komunisme di seluruh dunia, termasuk untuk menyingkirkan Soekarno karena dinilai berpihak pada komunisme. AS mencoba membuat propaganda mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu hingga menyuplai senjata untuk pemberontakan. Amerika Serikat kemudian mencoba mendekati militer. AS terlibat dalam peristiwa G30S dan pemberangusan terhadap komunis setelahnya.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A.
 

0

Roboguru

Perhatikan uraian dibawah ini!   Krisis Multidimensi Munculnya demo mahasiswa Munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme Munculnya protes dari kalangan akademisi   Dari uraian diatas, yang ber...

Pembahasan Soal:

Penyebab jatuhnya pemerintahan orde baru terdiri dari banyak hal. Salah satunya adalah ketidakadilan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum yang akhirnya menyebabkan krisis di pemerintahan. Dalam bidang politik, pemerintah tidak mampu mengatasi perkembangan krisis yang yang sedang terjadi. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dianggap gagal dalam menangani krisis moneter yang seang terjadi. Hal ini berdampak kepada daya beli masyarakat karena tingginya tingkat pengangguran. Keadaan ini memicu mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menuntut kesejahteraan dari pemerintah. Banyak mahasiswa yang akhirnya melakukan kekacauan dan menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Sementara dalam bidang hukum, pada masa orde baru sistem peradilan Indonesia tidak bisa dijadikan barometer untuk membuat pemerintahan yang yang pantas. Ini membuat pemerintah tidak dipercaya masyarakat dan pemerintah dianggap tidak bisa bersikap adil dalam hal hukum perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawabannya adalah krisis Multidimensi dan munculnya demo mahasiswa.

0

Roboguru

Reformasi merupakan satu gerakan perubahan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional. Ada 3 hal yang melatar belakangi lahirnya Reformasi di Indonesia. Apa sajakah itu?

Pembahasan Soal:

Gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Krisis multidemensi tersebut meliputi 3 hal yakni:

  1. Krisis Ekonomi yang terdiri dari: (a) kurs rupiah melemah Rp.17.000/dolar AS, akibat dari efekdomino krisis moneter yang melanda sebagian negara2 di Asia, (b) utang luar negeri US$ 138 miliar, (c) inflasi / Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat, (d) sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, (e) adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha.
  2. Krisis politik yang terdiri dari: (a) budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah mengakar kuat di dalam tubuh birokrasi pemerintahan, (b) besarnya peranan militer dalam orde baru- DPR dan MPR tidak lagi berfungsi secara Demokratis, (d) adanya rasa krisis kepercayaan kepada pemerintah Orba yang penuh dengan KKN, (e) demonstrasi Mahasiswa yang menginginkan perubahan.
  3. Krisis Hukum: belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved