Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tidak dijalankan secara tepat asas. Tuliskan bukti yang mendukung pernyataan tersebut!

Pembahasan

Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959-1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Sukarno. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Sukarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia ini didasarkan pada Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal.Sifat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional, yaitu sebagai berikut. Pengembalian Irian Barat dengan melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Sukarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. PembentukanNew Emerging Forces (NEFOS) . Dalam pidatonya di KTT Non-Blok tahun 1961,Sukarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama (OLDEFOS) dan kekuatan baru yang berisi negara progresif (NEFOS). Sukarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok untuk bersama-sama melawan dominasi OLDEFOS di dunia Internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia . Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Sukarno menganggap bahwa pendirian federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru ( neo-imperialism ) di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Untuk melawan imperialisme baru tersebut, Sukarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi dwikora terhadap Malaysia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah beberapa bukti terjadi penyimpangan politik luar negeri bebas aktif adalah pengembalian Irian Barat dengan perang terbuka, pembentukan NEFOS, dan adanya konfrontasi dengan Malaysia.