Pertanyaan

Petisi Soetardjo dicetuskan oleh Soetardjo Kartohadikusumo pada Juli 1936. Salah satu isi dari petisi ini adalah....

menuntut kemerdekaan Indonesia secara penuh dari Belanda
diadakannya uni antara Indonesia dan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya
harus menjadi parlemen sesungguhnya yang menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia
pengharusan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemerintahan Hindia Belanda
diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan Belanda yang memiliki hak sama

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

A. Acfreelance

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Soetardjo Kartohadikusumo seorang anggota dari Volksraad merasa tidak setuju akan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Pada Juli 1936, Soetardjo Kartohadikusumo mengajukan petisi kepada Volksraad yang meminta untuk menyelenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan wakil negeri Belanda. Petisi ini berisi: Diselenggarakannya suatu musyawarah (konferensi) antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang masing-masing anggota musyawarah memiliki hak yang sama. Membahas dan menyusun rencana tentang pemberian otonomi terhadap Indonesia, sesuai dengan ketentuan UUD Negeri Belanda. Pelaksanaannya akan diatur secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun atau waktu yang akan ditetapkan oleh hasil musyawarah.

Soetardjo Kartohadikusumo seorang anggota dari Volksraad merasa tidak setuju akan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Pada Juli 1936, Soetardjo Kartohadikusumo mengajukan petisi kepada Volksraad yang meminta untuk menyelenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan wakil negeri Belanda. Petisi ini berisi:

Diselenggarakannya suatu musyawarah (konferensi) antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang masing-masing anggota musyawarah memiliki hak yang sama.
Membahas dan menyusun rencana tentang pemberian otonomi terhadap Indonesia, sesuai dengan ketentuan UUD Negeri Belanda. Pelaksanaannya akan diatur secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun atau waktu yang akan ditetapkan oleh hasil musyawarah.