Perhatikan teks tajuk rencana berikut!

    Intensitas hujan di beberapa wilayah Indonesia diperkirakan masih tinggi bulan ini, termasuk di wilayah pulau Jawa. Beberapa daerah kini memasuki musim hujan. Bencana seperti banjir dan tanah longsor masih menjadi ancaman. Saat ini beberapa Pemerintah daerah sedang sibuk melakukan penanganan bencana. Tidak tanggung-tanggung, seluruh sumber daya dikerahkan. Sayangnya, ada kelompok tertentu yang dikenal masyarakat sebagai kelompok provokatif memperkeruh suasana dan menggunakan bencana yang diderita masyarakat khususnya masyarakat Jakarta sebagai ajang propaganda politik.

    Pemerintah daerah baik di Provinsi Banten DKI Jakarta, maupun Jawa Barat harus bekerja bersama-sama termasuk pemerintah pusat. Pemerintah harus serius dan tidak saling menyalahkan atau saling lempar tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan dampak bencana. Pemerintah juga harus terus melakukan antisipasi jika terjadi bencana susulan agar bisa segera diatasi dengan cepat.

    Dalam dua hari ini beberapa kawasan di Provinsi Jawa Barat, DKI, dan banten masih terdampak banjir dan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan ada 169 titik banjir yang terjadi di Jawa Barat, DKI dan Banten. Tercatat ada 97 titik banjir di Jawa Barat, 63 titik di DKI, dan 9 titik di Banten. Antisipasi dampak bencana susulan harus dipersiapkan dengan cermat. Apalagi curah hujan pada awal tahun 2020 sangat ekstrem. Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah, tetapi juga diperlukan partisipasi serta kesadaran dari masyarakat.

   Pemerintah pun harus tegas dengan melarang melakukan alih fungsi lahan kawasan serapan air. Selama ini pesatnya pertumbuhan permukiman dan kawasan Industri telah mengubah keseimbangan fungsi lingkungan. Keadaan ini tentu menurunkan kapasitas penyerapan air secara drastis kondisi ini diperparah dengan sistem drainase permukiman yang kurang memadai sehingga pada saat curah hujan tinggi timbul genangan air di mana-mana. Lemahnya penegakan hukum mendorong tumbuh dan berkembangnya pemukiman ilegal di bantaran sungai. Bahkan ada pemukiman yang masuk ke badan sungai. Keadaan ini tentu saja semakin memperburuk sistem tata air lingkungan karena kapasitas tampung dan pengaliran sungai menurun.

    Penanganan bencana dan pencegahannya harus dilakukan sistematis dengan melibatkan semua pihak. [...], antar pihak tidak saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab, baik antara Pemerintah daerah maupun pusat. Dalam jangka pendek perlu disiapkan sarana evakuasi yang andal dan tenaga kesehatan yang siap siaga. Selain itu, diperlukan pemenuhan kebutuhan pokok bagi para korban, seperti obat-obatan, air bersih, sarana mandi cuci, dan kakus (MCK), serta trauma healing.

(Disadur dari: https://nasional.sindonews.com/read/1486213/16/nanganan-bencana-harus-sistematis-1577998600, diunduh 11 Maret 2020)

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga teks tajuk rencana tersebut adalah ...