Pertanyaan

Periode akhir masa Orde Baru ditandai dengan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru disebabkan oleh...

Periode akhir masa Orde Baru ditandai dengan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru disebabkan oleh... $\;\;$

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

S. Salsabilla

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Jawaban terverifikasi

Jawaban

krisis kepercayaan terhadaporde baru, dalam hal ini Soeharto, disebabkan oleh kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penegakkan hukum, serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

krisis kepercayaan terhadap orde baru, dalam hal ini Soeharto, disebabkan oleh kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penegakkan hukum, serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Pembahasan

Gerakan reformasi 1998 yang mengakhiri masa pemerintahan orde baru disebabakn oleh krisis multidimensi, salah satunya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan pada masa orde baru disebabakn oleh kebijakan pada masa orde baru berkuasadianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dengan demikian krisis kepercayaan terhadaporde baru, dalam hal ini Soeharto, disebabkan oleh kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penegakkan hukum, serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Gerakan reformasi 1998 yang mengakhiri masa pemerintahan orde baru disebabakn oleh krisis multidimensi, salah satunya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan pada masa orde baru disebabakn oleh kebijakan pada masa orde baru berkuasa dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Dengan demikian krisis kepercayaan terhadap orde baru, dalam hal ini Soeharto, disebabkan oleh kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penegakkan hukum, serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat.