Perhatikan teks berikut! Perdana Menteri Moh. Natsir Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo Perdana Menteri Wilopo Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri Burhanuddin Harahap Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja Nama-nama di atas adalah sosok tokoh yang memimpin Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Analisis kritis terkait penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia adalah ...

Pembahasan

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa dalam kurun waktu 1950-1959 Indonesia pernah memiliki enam Perdana Menteri. Di bawah kendali enam Perdana Menteri di atas, Indonesia pernah mengalami bongkar pasang kabinet pemerintahan. Mengapa bisa demikian? Karena sistem parlementer memungkinkan terjadinya mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota parlemen kepada Perdana Menteri yang berujung pada pemberhentian Perdana Menteri. Jika seorang Perdana Menteri dianggap gagal, tidak dipercaya lagi menjalankan roda pemerintahan maka anggota parlemen tinggal menyatakan suara politik tidak percaya. Dalam konteks Indonesia, sering terjadinya gonta-ganti Perdana Menteri sebagaimana disebutkan di atas mengindikasikan bahwa pada masa-masa itu seringterjadi gejolak politik akibat banyaknya golongan yang ingin memperjuangkan kepentingannya. Sebut saja, Kabinet Natsir yang harus berakhir oleh adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia (PNI) terkait pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen dan memperoleh kemenangan, sehingga Perdana Menteri Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Hal yang sama juga terjadi dengan berakhirnya Kabinet Sukiman yang diduga mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima tawaran Mutual Security Act (MSA) dari Amerika Serikat. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok Barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok Barat. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Demikian pula dengan kabinet Wilopo, Ali Sastroamidjojo yang harus mengembalikan mandat karena tidak mendapatkan kepercayaan dari parlemen. Jatuh bangunnya kabinet pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal ini tak pelak berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintahan cenderung fluktuatif sehingga tidak berjalan stabil dan cenderung tidak efektif. Agenda-agenda pembangunan pemerintah menjadi terganggu dan terhambat. Karena pada masa itu suatu kabinet pemerintahan dengan mudahnya dijatuhkan di tengah jalan.