Perhatikan keterangan berikut. Mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah. Melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan pusat. Mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah. Mengusulkan pemilihan hakim agung. Berdasarkan keterangan tersebut, yang merupakan fungsi dari lembaga Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) ditunjukkan nomor ...

Pembahasan

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D dalam UUD 1945, sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut dalam pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Ikut melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ikut dalam pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B.