Perhatikan informasi tentang masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berikut! Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Selain itu, pemerintah dan MPR sepakat membatasi wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR, serta penetapan APBN yang diajukan presiden. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan bersifat independen. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa . . ..

Pembahasan

Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Megawati dibantu oleh Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Megawari Soekarnoputri, ia menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah melakukan reformasi di bidang politik dan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Selain itu, pemerintah melakukan pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan perwakilan daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dan penegasan wewenang BPK. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bersifat independen, merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan melakukan kebijakan reformasi, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah D.