Pertanyaan

Perhatikan gambar berikut! Sumber gambar: http://partaipika.blogspot.com/2017/01 Pada masa pemerintahan kedua tokoh diatas terdapat kebijakan yang dianggap kontroversial. Apa saja kebijakan yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang yang berkaitan dengan situasi politik pada saat itu adalah…

Perhatikan gambar berikut!

Sumber gambar: http://partaipika.blogspot.com/2017/01

Pada masa pemerintahan kedua tokoh diatas terdapat kebijakan yang dianggap kontroversial. Apa saja kebijakan yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang yang berkaitan dengan situasi politik pada saat itu adalah…

Dibubarkannya Departemen Komunikasi yang dianggap menggangu kebebasan pers
DPR dianggap lembaga yang tidak berkontribusi pada pembangunan
Keadaan politik yang tidak menentu karena terjadinya disintegrasi mendorong presiden mengeluarkan kebijakan pembubaran DPR
Berbagai konflik horizontal yang terjadi dimasyarkat membuat Presiden Abdurahman Wahid untuk mengeluarkan UU darurat
Diumumkannya menteri yang terlibat KKN diantaranya Hamzah Haz dan Laksamana Sukardi

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan K.H Abdurahman Wahid. Terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan sesuai dnegan kondisi politik pada saat itu. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) antara lain: Dibubarkannya Departemen Penerangan yang dianggap mengganggu kebebasan pers dan Departemen Sosial yang dianggap sebagai sarang korupsi; Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua; Masyarakat etnis Tiongkok diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek; Diumumkannya nama-nama menteri yang terlibat KKN seperti Hamzah Haz (Menko Kesra Taskin), Wiranto (Menko Polkam), Jusuf Kalla (Menperindag), dan Laksamana Sukardi (Menteri BUMN); Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan K.H Abdurahman Wahid. Terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan sesuai dnegan kondisi politik pada saat itu. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) antara lain:

Dibubarkannya Departemen Penerangan yang dianggap mengganggu kebebasan pers dan Departemen Sosial yang dianggap sebagai sarang korupsi;
Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua;
Masyarakat etnis Tiongkok diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek;
Diumumkannya nama-nama menteri yang terlibat KKN seperti Hamzah Haz (Menko Kesra Taskin), Wiranto (Menko Polkam), Jusuf Kalla (Menperindag), dan Laksamana Sukardi (Menteri BUMN);
Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.