Perhatikan gambar berikut! Analisa yang tepat terkait ASEAN Way, Filipina, dan Konflik Laut China Selatan sebagaimana gambar di atas adalah…

Pembahasan

Konsep ASEAN Way menghendaki setiap negara-negara ASEAN yang terlibat konflik menyelesaikan konflik yang dialami dengan jalan damai seperti melalui konsultasi, mediasi, arbitrase, dialog, dan cara-cara positif lainnya. ASEAN Way tidak menghendaki negara yang terlibat konflik menyelesaikan dengan cara militer dan cara kekerasan lainnya. Dalam kaitannya dengan konflik Laut China Selatan yang melibatkan empat negara ASEAN (Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei) dan dua negara luar ASEAN (China dan Taiwan) praktis hanya Filipina yang berinisiatif mencoba menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang dialaminya dengan membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional UNCLOS di Den Haag, Belanda. Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina pada tahu 2013 untuk menguji keabsahan klaim China berdasarkan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. China mengklaim gugus kepulauan di kawasan Laut China Selatan berdasarkan peta sepihak tahun 1947, di mana peta tersebut mencakup hampir seluruh kawasan termasuk Kepulauan Spratley di dalamnya dengan ditandai garis-garis merah ( the nine dash line ). Sebaliknya Filipina menyatakan bahwa kawasan yang diketahui kaya cadangan minyak dan gas bumi itu adalah wilayahnya. Kepulauan Spratley dan perairan sekitarnya juga berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), berada dalam radius 200 mil laut sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak tidak menerima putusan tersebut. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan. Pengadilan arbitrase juga menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Disebutkan pula bahwa China telah menyebabkan 'kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang' dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tidak punya kekuatan untuk menerapkannya.