Perbedaan kebijakan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan masalah Aceh adalah...

Pembahasan

Kebijakan masa pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan masalah Aceh terdapat perbedaan. Perbedaan itu terletak dari cara kedua pemimpin tersebut melakukaan perjanjian perdamaian dengan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Pada tahun 2002 pemerintah dan GAM bertemu di Jenewa, Swiss. GAM menerima UU Otonomi sebagai langkah awal penyelesaian permasalahan di Aceh. Meski begitu, konflik bersenjata masih terus terjadi. Berbagai penjanjian yang dilakukan antara pemerintah dan GAM gagal lalu terbit Keppres yang menyatakan Aceh berstatus darurat militer kemudian turun menjadi darurat sipil. Permasalahn terus berlanjut pada masa pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah memperpanjang Keppres darurat sipil di Aceh. Perjanjian kembali dilakukan pada pemerintahan SBY. Setelahnya presiden membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias untuk menangani wilayah Aceh dan Nias yang porak poranda akibat tsunami. Kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM resmi ditandatangani di Helsinki. Kelanjutan dari perjanjian damai tersebut pemerintah memberikan amnesti kepada narapidana politik GAM. Seluruh anggota GAM bebas tanpa syarat dan kembali ke masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, perbedaan kedua pemimpin negara dalam menyelesaikan masalah Aceh terlihat dari pelaksaan pasca penjian. Presiden Megawati mengambil kebijakan darurat militer, sementara Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan damai.