Penerapan kebijakan sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan salah satu cara untuk menangani masalah ekonomi pada masa Demokrasi Liberal. Kebijakan ini dicetuskan pada bulan April 1950 oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo dan secara resmi dihentikan tahun 1953. Apa dampak penerapan sistem ekonomi Gerakan Benteng dengan kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Liberal?

Pembahasan

Sistem ekonomi Gerakan Benteng dilaksanakan pada masa Kabinet Natsir. Pelaksanaan gerakan benteng dilakukan dengan cara memberikan kredit pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha para pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Namun pada tahun 1953, kebijakan ekonomi Gerakan Benteng ini dihentikan karena beban keuangan pemerintah semakin besar. Sistem Gerakan Benteng mengalami kegagalan karena sikap pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi menggunakan bantuan kredit untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif daripada digunakan untuk keperluan modal. Dampak pelaksanaan Kebijakan Gerakan Benteng yang mengalami kegagalan ini adalah terjadinya defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran Belanja negara pada tahun 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.