Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mengoptimalkan potensi maritim atau kelautan yang dimiliki Indonesia. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah adalah ...

Pembahasan

Indonesia mempunyai potensi yang besar, mulai dari sumber daya alam hingga letaknya yang strategis. Salah satu misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan poros maritim dunia. Menyadari betapa pentingnya bidang maritim untuk memperkuat integrasi nasional, pemerintah berusaha untuk mewujudkan kesatuan wilayah secara utuh. Untuk itu pemerintah memprioritaskan pembangunan kemaritiman, dengan membangun infrastruktur daerah yaitu membangun pelabuhan-pelabuhan baru, akan membuat akomodasi tol laut terutama di luar Jawa sebagai fondasi kekuatan maritim Indonesia. Selain ituIndonesia membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman yang nantinya akan mengatur pengelolaan potensi kelautan menjadi “satu pintu” agar lebih meningkatkan kinerja. Dalam Perpres 165 Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan Kemenko Kemaritiman membawahi empat kementerian lain, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata. Selanjutnya dalam upaya pemberantasan illegal fishing yang marak terjadi di wilayah kedaulatan NKRI sejatinya dilakukan melalui penerapan langkah-langkah strategis. Upaya tersebut ditempuh dengan menggandeng seluruh pihak yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan kedaulatan hukum di laut. Hal ini diwujudkannya melalui percepatan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas jaringan birokrasi dan koordinasi para penegak hukum di laut. Bakamla kelak diberi kewenangan komando dan kendali terhadap seluruh instansi yang memiliki armada patroli, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Tugas pokok dan fungsi mereka adalah mengedepankan sistem peringatan dini dalam setiap pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut, agar pelaksanaan operasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta resposif.Pada sisi yang lain pemerintah pun melibatkan masyarakat dalam sebagai agen pengawasan bagi Bakamla. Keterlibatan masyarakat ini, diselenggarakan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) di seluruh wilayah Indonesia. Kelompok Masyarakat inilah yang nantinya terjun langsung melakukan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (SDKP) serta mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah D.