Pasca konflik dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka, pemerintah Indonesia menyepakati lahirnya otonomi khusus untuk Aceh. Salah satu bentuk otonomi khusus Aceh adalah diberlakukannya hukum syariat Islam. Baru-baru ini, Aceh meresmikan hukum pidana syariah bagi beberapa tindakan yang belum diakomodasi dalam hukum nasional, salah satunya hukuman bagi pasangan belum menikah yang melakukan tindak Public Display Affection . (Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/aceh-berlakukan-hukum-pidana-syariah/3022887.html ) Menggunakan analisis dampak konflik Lewis Coser, pemberian otonomi khusus Aceh merupakan bentuk dari....

Pembahasan

Lewis Coser membagi dua bentuk dampak konflik, yaitu dampak membangun atau dampak konstruktif dan dampak menghancurkan atau destruktif. Lahirnya otonomi Aceh pasca konflik antara pemerintah dengan gerakan separatis GAM merupakan bentuk dari dampak konstruktif konflik. Di mana konflik menghasilkan kompromi baru antardua pihak berkonflik. Kompromi baru berupa diizinkannya Aceh memiliki otonomi hukum diharapkan mampu menekan keinginan GAM untuk mengulangi tindak pemberontakannya pada pemerintah pusat. Di sisi lain, lahirnya hukum otonomi Aceh membuat masyarakat dikondisikan dalam norma-norma baru yang disesuaikan dengan kultur dan kebudayaan setempat, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dengan norma baru tersebut.