Pertanyaan

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keadaan negara yang bahaya menjadi alasan dikeluarkannya dekrit tersebut. Dekrit Presiden dimumkan pada upacara resmi di Istana Negara pada 5 Juli 1959 yang terdiri dari dua bagian yaitu konsiderans (pertimbangan) dan diktum (isi). Berikut merupakan analisis keterkaitan antara dikeluarkannya dekrit dengan situasi politik saat itu?

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keadaan negara yang bahaya menjadi alasan dikeluarkannya dekrit tersebut. Dekrit Presiden dimumkan pada upacara resmi di Istana Negara pada 5 Juli 1959 yang terdiri dari dua bagian yaitu konsiderans (pertimbangan) dan diktum (isi). Berikut merupakan analisis keterkaitan antara dikeluarkannya dekrit dengan situasi politik saat itu?

berubahnya sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial
partai politik pemenang pemilu tidak lagi mendominasi dalam pemerintahan
bangsa Indonesia kembali menggunakan UUDS 1945 menjadi landasan hukum
kedudukan Badan Konstituante diubah menjadi Dewan Pertimbangan Sementara
memberi kejelasan bagi kondisi politik dengan ditetapkannya MPRS dan DPAS

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

A. NIZAR

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Surabaya

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dengan pergantian UUDS 1950 ke UUD 1945, Indonesia berubah dari kabinet parlementer menjadi kabinet presidensial. Artinya menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem kabinet presidensial lebih menjamin pemerintahan yang stabil karena tidak selalu terjadinya pergantian kabinet. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Demokrasi Liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dengan pergantian UUDS 1950 ke UUD 1945, Indonesia berubah dari kabinet parlementer menjadi kabinet presidensial. Artinya menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem kabinet presidensial lebih menjamin pemerintahan yang stabil karena tidak selalu terjadinya pergantian kabinet. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Demokrasi Liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin.