Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van den Bosch memberlakukan Sistem Tanam Paksa yang disebut...

Pembahasan

Setelah kekuasaan Inggris berakhir di Nusantara, Belanda pun kembali menguasai Nusantara. Pada saat itu pemerintah Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang parah akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Prancis serta untuk membayar utang-utang VOC. Dengan latar belakang tersebut dikirimlah Van der Capellen sebagai gubernur jenderal yang mengemban tugas untuk mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong itu. Setelah Van Der Capellen, dikirim pula de Gisignes. Sementara utang VOC belum terlunasi, tuntutan untuk membiayai perang untuk menghadapi perlawanan rakyat di Nusantara semakin membuat Belanda terbebani. Kemudian diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru yang memiliki tugas utama mendapatkan dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, ia menerapkan kebijakan tanam paksa.Kebijakan tanam paksa atau disebut juga dengan Cuultuurstelsel secara harfiah berarti sistem budi daya. Oleh bangsa Indonesia sistem ini sering disebut tanam paksa karena dalam praktiknya rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang hasilnya dijual ke Belanda. Tanam paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Staatblad Nomor 22 Tahun 1834. Ketentuan tanam paksa yakni sebagai berikut. Menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda. Tetapi dalam perjalanannya penerapan Cultuurstelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, Tanam Paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik.Pada tahun 1870 Tanam Paksa pun dihapus dan diganti Politik Pintu Terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban yang tepat adalah A