Roboguru

Pada masa Orde Baru teknologi industri dan pertanian lebih diarahkan ke bentuk padat karya, faktor apa yang menyebabkannya?

Pertanyaan

Pada masa Orde Baru teknologi industri dan pertanian lebih diarahkan ke bentuk padat karya, faktor apa yang menyebabkannya?

Pembahasan Soal:

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

Dengan demikian, pada masa orde baru teknologi industri dan pertanian lebih diarahkan ke bentuk padat karya daripada ke bentuk padat modal. Hal ini disebabkan oleh faktor diantaranya:

  1. kemampuan industri indonesia masih terbatas karena kurangnya investasi dari negara lain
  2. golongan muda sudah tidak mau bekerja sebagai petani
  3. Industri dianggap salah satu solusi penyelesaian masalah tingginya angka pengangguran
  4. keahlian pekerja Indoensia masih terbatas, sehingga dibutuhkan teknologi pengolahan sederhana

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

F. Putri

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Lampung

Terakhir diupdate 04 Juni 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Pada masa Orde Baru, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi oleh ....

Pembahasan Soal:

Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi oleh MPRS

0

Roboguru

Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM. Salah satunya adalah ...

Pembahasan Soal:

Tidak sedikit pengamat hak asasi manusia (HAM) dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan tindakan antidemokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM. Amnesty International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur, sebagai pelanggar HAM. Human Development Report 1991 yang disusun oleh United Nations Development Program (UNDP) juga menempatkan Indonesia kepada urutan ke 77 dari 88 pelanggar HAM. Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak “fair”dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM. Dalam kurun waktu 1969-1983 misalnya, dapat disebut peristiwa Pulau Buru (Tempat penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI) (1969-1979), peristiwa Malari (Januari 1974) yang berujung pada depolitisasi kampus. Kemudian pencekalan terhadap Petisi 50 (5 Mei 1980). Pada kurun waktu berikutnya, (1983-1988), terdapat dua peristiwa, yaitu peristiwa Penembak Misterius – Petrus (Juli 1983), Peristiwa Tanjung Priok (September 1984). Pada kurun 1988-1993, terdapat peristiwa Warsidi (Februari 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998), Santa Cruz (November 1991), Marsinah (Mei 1993), Haur Koneng (Juli 1993), dan Peristiwa Nipah (September 1993). Sedangkan dalam kurun 1993-1998 antara lain terjadi peristiwa Jenggawah (Januari 1996), Padang Bulan (Februari 1996), Freeport (Maret 1996), Abepura (Maret 1996), Kerusuhan Situbondo (Oktober 1996), Dukun Santet Banyuwangi (1998), Tragedi Trisakti (12 Mei 1998).

0

Roboguru

Keterpurukan ekonomi dapat diatasi, dan melakukan pembangunan pada masa Orde Baru dalam bentuk Repelita. Negara- negara pemberi bantuan itu tergabung dalam IGGI, kecuali ...

Pembahasan Soal:

Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI merupakan sebuah kelompok negara-negara yang membantu perekonomian Indonesia.  Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia banyak mengalami keterpurukan ekonomi. Salah satu cara untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara Barat adalah dengan bekerja sama dalam IGGI. IGGI didirikan pada tahun 1967 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Anggota IGGI adalah sebagai berikut.

  • Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).
  • Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund; IMF).
  • Badan Program Pembangunan PBB (United Nations  Development Programme; UNDP).
  • Bank Dunia (World Bank).
  • Australia.
  • Belgia.
  • Inggris.
  • Kanada.
  • Prancis.
  • Jerman.
  • Italia.
  • Jepang.
  • Selandia Baru.
  • Swiss.
  • Amerika Serikat.

Jadi, jawaban yang tepat adalah  A.space 

 

0

Roboguru

Perhatikan data berikut ini!   Sektor industri untuk pengembangan ekspor. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama Pelita II. Swasembada pangan selama Pelita IV. Norma Keluarga Kecil Ba...

Pembahasan Soal:

Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai upaya untuk mencapai keberhasilan dalam bidang ekonomi. Beberapa kebijakan untuk merealisasikan hal tersebut adalah menetapkan Repelita, kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, melaksanakan ekspor, dan sebagainya. Kebijakan tersebut melahirkan keberhasilan Orde Baru dalam bidang ekonomi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama Pelita II dan swasembada pangan selama Pelita IV.

Dengan demikian, pemerintah Orde Baru telah menunjukkan keberhasilan dalam bidang ekonomi dengan berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian swasembada pangan sesuai yang ditunjukkan nomer 2 dan 3.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B.

0

Roboguru

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru adalah...

Pembahasan Soal:

Pada Orde Baru di Indonesia pemerintahan Soeharto juga masih menerapkan sentralisasi. Sentralisasi artinya semua urusan pemerintah masih terpusat di pemerintah pusat. Penerapan sentralisasi pada masa itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Namun, pada perjalanannya implementasi penerapan sentralisasi di era Orde Baru tidak sesuai dengan semangat masyarakat dan malah menjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga terjadi evaluasi besar-besaran terhadap sistem sentralisasi. Namu setelah terjadi Reformasi, sistem sentralisasi ini diubah menjadi desentralisasi dengan dikeluarkannya UU pelopor utama desentralisasi yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah C.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved