Pada Masa Demokrasi Liberal, pemerintah ingin melindungi perekonomian rakyat dari persaingan dengan para pengusaha Cina. Pemerintah memberikan kredit lunak kepada para pengusaha Pribumi yang terkenal dengan Program Benteng, namun program ini tidak berhasil, faktor penyebabnya adalah ...

Pembahasan

Program Benteng adalah program perekonomian yang berlaku pada Masa Demokrasi Liberal, penerapannya mulai berlaku sejak September 1950 hingga resmi dihentikan pada tahun 1957. Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan di masa Kabinet Natsir (1950-1951). Hal yang mendasari Program ini adalah mengubah watak perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional, bentuk penerapannya tercermin dengan memberikan keistimewan terhadap para importir pribumi dengan menerima jatah devisa dengan kurs murah dan pemberian modal pada pengusaha pribumi agar dapat memperoleh pinjaman sehingga mampu bersaing dalam perekonomian. Adapun pelaksanaan program ini berjalan melalui tiga tahap, yakni tahap I (1950-1953), tahap II (1953-1955) dan tahap III (1955-1957). Meski demikian, pelaksanaan Program Benteng ini bisa dikatakan gagal, beberapa penyebab gagalnya penerapan progam ini adalah : mentalitas pengusaha pribumi yang masih konsumtif sertamenikmati kemewahan, adanya perusahan pribumi yang menjual lisensi impor yang diberikan pemerintah kepada perusahaan non pribumi, dan iklim situasi politik masa itu yang masih sarat akan kepentingan partai politik tertentu. Dengan demikian, kegagalan penerapan Progam Benteng diakibatkan karena mentalitas pengusaha pribumi yang masih belum dewasa, serta iklim politik yang memengaruhi program ini yang dimanfaatkan justru untuk memperoleh dukungan politik praktis.