Osamu seirei nomor 4 salah satu kebijakan yang ditetapkan Jepang berdasarkan undang-undang tersebut adalah

Pembahasan

Pada masa pendudukan Jepang, tentara Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer di bekas wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, dan masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16). Pemerintah Jepang menaruh kecurigaan besar terhadap orang Timur Asing dan dan orang Eropa di Indonesia. Oleh karena itu untuk menjaga keamanan dan stabilitas serta mengurangi tindak spionase yang dilakukan oleh golongan orang Timur Asing, pemerintah Jepang mengeluarkan osamu seirei no.4. Undang-undang ini mengatur bahwa tiap orang yang hendak berpindah dari satu kota ke kota yang lain atau dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain wajib mengajukan izin kepada kepala kantor polisi di daerah masing-masing. Tiap izin dilengkapi dengan surat keterangan permintaan pindah serta surat pendaftaran bangsa asing. Surat tersebut harus diberi segel/meterai seharga 150 sen. Dengan demikian, osamu seirei nomor 4 adalahkebijakan yangmengatur perpindahan individu dari satu kota ke kota yang lain atau dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain wajib mengajukan izin kepada kepala kantor polisi di daerah masing-masing