Maraknya kasus konflik kepemilikan lahan mendesak adanya pengadilan khusus pertanahan. Atas dasar ini DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan mengamanatkan pembentukan pengadilan pertanahan. Dalam draft RUU Pertanahan disebutkan bahwa sengketa mengenai status kepemilikan tanah dan kebenaran materil data fisik dan yuridis, diselesaikan melalui badan peradilan. Kemudian, diamanatkan pembentukan Pengadilan Pertanahan pada setiap pengadilan negeri(PN) yang berada di setiap ibukota provinsi. Pengadilan Pertanahan bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus perkara sengketa di bidang Pertanahan. Susunan Pengadilan Pertanahan pada pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, hakim, dan panitera. (sumber: nasional.kontan.co.id dikutip pada 3 Agustus 2020) Berdasarkan kutipan berita di atas dalam membuat fungsi konflik menjadi fungsional yang sesuai dengan pandangan Lewis Coser dilakukan dengan ....

Pembahasan

Pada kasus tersebut hal yang utama yang diperhatikan adalah upaya penyelesaian konflik sengketa melalui pengadilan atau dengan sistem ajudikasi yang ada pada akomodasi. Akomodasi dipahami sebagai suatu usaha untuk menciptakan kembali kondisi yang harmoni maupun damai. konflik sosial dapat menciptakan akomodasi sebagai salah satu upaya untuk meredam konflik dan kembali menuju kondisi yang harmoni maupun perdamaian. Agar, dapat di realisasikan, DPR RI akhirnya mendesak untuk membuat kebijakan untuk membuat pengadilan pertahanan yang menangani kasus sengketa lahan yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Hal ini tentu akan menciptakan norma baru melalui kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Sedangkan dalam pandangan Lewis Coser sendiri jika konflik sosial memiliki fungsi positif atau fungsional dan fungsi negatif atau disfungsional . Hal ini sesuai dengan contoh kasus yang berkaitan dengan pandangan Coser mengenai konflik yang memiliki fungsi fungsional dengan menciptakan norma baru di masyarakat melalui akomodasi (ajudikasi). Jadi jawaban yang tepat adalah C.