Maklumat Nomor X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 16 Oktober 1945 memicu permasalahan dalam tubuh angkatan perang yang menunjukkan tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Permasalahan tersebut mendorong ditetapkannya kebijakan . . . .

Pembahasan

Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen, fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP tersebut berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Tidak hanya itu, maklumat tersebut memicu permasalahan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Akibatnya tidak ada garis koordinasi yang jelas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Untuk itu pemerintah menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada masa pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin. Kebijakan RERA baru efektif diterapkan pada masa Kabinet Hatta. Pada masa ini kebijakan RERA bertujuan mengurangi pengaruh goIongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pada saat tidak adanya koordinasi yang jelas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang adalah Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA).