Roboguru

Langkah pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan politik luar negeri bebas aktif di bawah ini, kecuali ...

Pertanyaan

Langkah pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan politik luar negeri bebas aktif di bawah ini, kecuali ... space

  1. Kembali menjadi anggota PBB space

  2. Ikut memprakarsai berdirinya ASEAN space

  3. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia space

  4. Membuka hubungan diplomatik dengan Selandia Baru space

  5. Normalisasi hubungan dengan China dan Rusia space

Pembahasan Soal:

Pemerintah Orde Baru selain mengupayakan stabilisasi politik dalam negeri juga turut mengembalikan politik luar negeri yang bebas aktif. Beberapa langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan, seperti:

  • kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah pada masa Soekarno keluar karena terlibat konfrontasi dengan Malaysia,
  • ikut memprakarsai berdirinya ASEAN di Bangkok, pada tanggal 8 Desember 1967,
  • mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dengan Persetujuan Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966, dan
  • normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina dan Rusia.

Jadi, jawaban yang tepat adalah D.space 

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

A. Jasmine

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

Terakhir diupdate 05 Juni 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Usaha terakhir yang dilakukan Orde Baru adalah dengan ….

Pembahasan Soal:

Usaha yang terakhir yang dilakukan orde baru adalah dengan melakukan revitalisasi organisasi regional. Pada masa orde baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan dengan segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus.  Revitalisasi hubungan Indonesia Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.undefined 

Jadi, jawaban yang tepat adalah D.undefined 

0

Roboguru

Pada tanggal 8 Agustus 1967 berhasil ditandatangani deklarasi pembentukan ….

Pembahasan Soal:

Kebijakan luar negeri Indonesia pasca 1966 lebih jauh di arahkan untuk membina kerja sama antar bangsa, terutama kerja regional di lingkup Asia Tenggara. Keinginan tersebut terwujud ketika pada tanggal 8 Agustus 1967 berhasil di tandatangani deklarasi Pembentukan Association Of  South East Asian Nations (ASEAN) dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelopor bersama, Filipina Malaysia, Singapura dan Thailand. Indonesia memiliki banyak kepentingan didalam ASEAN yang diperjuangkan serta ditujukan untuk membangun kemajuan Indonesia sendiri.undefined 

Jadi, jawaban yang tepat adalah B.undefined 

0

Roboguru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yaitu pada tanggal 28 September 1966 dan juga memulihkan hubungan dengan negara …

Pembahasan Soal:

Indonesia pernah memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Januari 1965. Hal ini dilatarbelakangi karena Malaysia yang diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ketika Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan penataan ulang terhadap kebijakan politik luar negeri. Salah satu usahanya adalah dengan  kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia juga melakukan normalisasi atau pemulihan hubungan dengan Malaysia lewat Persetujuan Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966.

Jadi, jawaban yang tepat adalah C.space 

0

Roboguru

Pada masa Orde Baru, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi oleh ....

Pembahasan Soal:

Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi oleh MPRS

0

Roboguru

Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM. Salah satunya adalah ...

Pembahasan Soal:

Tidak sedikit pengamat hak asasi manusia (HAM) dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan tindakan antidemokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM. Amnesty International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur, sebagai pelanggar HAM. Human Development Report 1991 yang disusun oleh United Nations Development Program (UNDP) juga menempatkan Indonesia kepada urutan ke 77 dari 88 pelanggar HAM. Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak “fair”dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM. Dalam kurun waktu 1969-1983 misalnya, dapat disebut peristiwa Pulau Buru (Tempat penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI) (1969-1979), peristiwa Malari (Januari 1974) yang berujung pada depolitisasi kampus. Kemudian pencekalan terhadap Petisi 50 (5 Mei 1980). Pada kurun waktu berikutnya, (1983-1988), terdapat dua peristiwa, yaitu peristiwa Penembak Misterius – Petrus (Juli 1983), Peristiwa Tanjung Priok (September 1984). Pada kurun 1988-1993, terdapat peristiwa Warsidi (Februari 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998), Santa Cruz (November 1991), Marsinah (Mei 1993), Haur Koneng (Juli 1993), dan Peristiwa Nipah (September 1993). Sedangkan dalam kurun 1993-1998 antara lain terjadi peristiwa Jenggawah (Januari 1996), Padang Bulan (Februari 1996), Freeport (Maret 1996), Abepura (Maret 1996), Kerusuhan Situbondo (Oktober 1996), Dukun Santet Banyuwangi (1998), Tragedi Trisakti (12 Mei 1998).

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved