Pertanyaan

Landasan hukum disusunnya APBD adalah ....

Landasan hukum disusunnya APBD adalah .... $\;$

UU No. 29 th. 2000 dan Kep. Mendagri No. 29 th. 2002 $\;$
UU No 32 th. 2003, UU No. 33 th. 2004, dan Kep. Mendagri No. 29 th. 2002 $\;$
UUD 1945 Pasal 23 dan Keppres No.29 tahun 2002 $\;$
UU. No. 30th. 2003, UU. No. 33 th. 2004, dan Keppres No. 29 th. 2002 $\;$
UU No. 32 th. 2003, UU No. 33 th. 2003, dan Kep. Mendagri No. 29 th. 2002 $\;$

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

S. Anugrah

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Atma Jaya

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah pilihan E.

jawaban yang tepat adalah pilihan E. $\;$

Pembahasan

Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah pilihan E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rincian yang memuat pendapatan dan belanja pemerintah daerah selama satu tahun. Ada beberapa landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan APBD. Landasan hukum APBD antara lain: UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan E.

Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah pilihan E.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rincian yang memuat pendapatan dan belanja pemerintah daerah selama satu tahun. Ada beberapa landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan APBD. Landasan hukum APBD antara lain:

UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.

Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan E. $\;$

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

3.0 (3 rating)

Pertanyaan serupa

Dalam UUD 1945 penjelasan APBN untuk mensejahterakan masyarakat yang terdapat pada alinea ke …

0.0

Jawaban terverifikasi

Tujuan penyusunan APBN, yaitu .....

4.2

Jawaban terverifikasi

Negara Jawa Empire sedang mengalami kenaikan harga secara terus menerus. sehingga harga bahan pangan selalu naik. lalu pemerintah memberikan subsidi agar harga stabil kembali. maka pemerintah menjalan...

3.5

Jawaban terverifikasi

Pemerintah memberikan beras bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Dalam hal ini APBN memiliki fungsi ....

4.3

Jawaban terverifikasi

Apakah tujuan penyusunan APBN!

3.0

Jawaban terverifikasi