Konsekuensi atas penandatanganan Konferensi Meja Bundar adalah bangsa Indonesia harus menerima bentuk negara serikat (Republik Indonesia Serikat). Namun, bentuk negara serikat tidak mampu bertahan lama karena rakyat menginginkan kembali Indonesia berbentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, Presiden Sukarno kemudian meresmikan terbentuknyanegara kesatuan Republik Indonesia dengan konstitusi UUD Sementara 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. a. Bagaimana posisi presiden, eksekutif, dan legislatif dalam pemerintahan dalam konstitusi tersebut? b. Perubahan konstitusi menjadi UUD Sementara 1950 menandai suatu kehidupan berdemokrasi, namun bukan berarti kondisi bangsa menjadi lebih baik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Lakukanlah sebuah analisis terhadap kehidupan bangsa pada saat itu.

Pembahasan

a. Saat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku, posisi presiden merupakan kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan dan presiden terkesan hanya sebagai simbol negara saja. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan sistem parlementer diterapkan. b. Ketika UUDS 1950 berlaku dikenal juga dengan masa Demokrasi Liberal. Masa tersebut merupakanmasa dimana seringnya pergantian kabinet. Akibatnya, sektor pembangunan dan ekonomi pun terabaikan karena para pejabat sibuk mengurusi kepentingan partainya dalam pemerintahan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ketika UUDS 1950 berlaku, sistem parlementer diterapkan dan presiden hanya sebagai kepala negara. Kemudian, ketika UUDS 1950 berlaku pun tidak menjamin demokrasi berjalan dengan baik karena dalam perkembangannya penuh akan ambisi dan kepentingan kelompok atau partai.