Komponen belanja daerah ....

Pembahasan

Komponen-komponenAPBD: Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintah Daerah; dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah Retribusi daerah Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Transfer Pemerintah Pusat Bagi hasil pajak Bagi hasil sumber daya alam Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Dana otonomi khusus Dana penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Bagi hasil pajak Bagi hasil sumber daya alam Bagi hasil lainnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah Berdasarkan peraturan Permendagri No. 59 Tahun 2007 , klasifikasi belanja dalam sistem anggaran dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri atas: Belanja pegawai, dengan onjek belanja meliputi: Gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan PNS Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Biaya pemungutan pajak daerah Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan keuangan Belanja bantuan sosial Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai, dengan objek belanja meliputi: Honorarium PNS Honorarium non-PNS Uang lembur Belanja beasiswa pendidikan PNS Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS Belanja barang dan jasa Belanja modal.