Iklan
Iklan
Pertanyaan
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiahatau janji padaBupati Bekasi Neneng Hasanah Yasinterkait pengurusan perizinan proyek pembangunanMeikartadi wilayah Kabupaten Bekasi. Menurut Laode, KPK menetapkan empat orang yang diduga sebagai pemberi. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur OperasionalLippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group). Selain itu, KPK juga menetapkan lima orang yang diduga sebagai penerima. Mereka adalah Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). (Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015220141-12-338709/bupati-bekasi-dan-bos-lippo-group-tersangka-suap-meikarta) Upaya memanfaatkan akses kekuasaan berdasarkan kasus tersebut didorong oleh faktor ….
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi. Menurut Laode, KPK menetapkan empat orang yang diduga sebagai pemberi. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group). Selain itu, KPK juga menetapkan lima orang yang diduga sebagai penerima. Mereka adalah Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).
(Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015220141-12-338709/bupati-bekasi-dan-bos-lippo-group-tersangka-suap-meikarta)
Upaya memanfaatkan akses kekuasaan berdasarkan kasus tersebut didorong oleh faktor ….
ketidaksiapan institusi menerima perubahan
kebijakan pembangunan yang dilakukan industri besar tidak tepat
pembangunan dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak merata
terdapat bias terhadap dampak globalisasi
institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif
Iklan
A. Acfreelance
Master Teacher
Iklan
Pembahasan
Institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif dapat memberikan keuntungan hanya kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud di antaranya adalah mereka yang memanfaatkan akses kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi mapupun politik. Berdasarkan kasus dugaan korupsi Meikarta ini, pemanfaatan akses kekuasaan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, keuntungan ekonomi juga didapat oleh oknum perusahaan yakni dengan adanya pemberian izin usaha. Tindakan KKN merupakan sikap yang dapat menghasilkan kerugian bagi negara.
Institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif dapat memberikan keuntungan hanya kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud di antaranya adalah mereka yang memanfaatkan akses kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi mapupun politik. Berdasarkan kasus dugaan korupsi Meikarta ini, pemanfaatan akses kekuasaan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, keuntungan ekonomi juga didapat oleh oknum perusahaan yakni dengan adanya pemberian izin usaha. Tindakan KKN merupakan sikap yang dapat menghasilkan kerugian bagi negara.
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
1
5.0 (1 rating)
Iklan
Iklan
Pertanyaan serupa
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Coba GRATIS Aplikasi Roboguru
Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
Ikuti Kami
©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia