Iklan
Iklan
Pertanyaan
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiahatau janji padaBupati Bekasi Neneng Hasanah Yasinterkait pengurusan perizinan proyek pembangunanMeikartadi wilayah Kabupaten Bekasi. Menurut Laode, KPK menetapkan empat orang yang diduga sebagai pemberi. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur OperasionalLippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group). Selain itu, KPK juga menetapkan lima orang yang diduga sebagai penerima. Mereka adalah Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). (Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015220141-12-338709/bupati-bekasi-dan-bos-lippo-group-tersangka-suap-meikarta) Kasus tersebut merupakan wujud ketimpangan sosial yang didominasi oleh ….
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi. Menurut Laode, KPK menetapkan empat orang yang diduga sebagai pemberi. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group). Selain itu, KPK juga menetapkan lima orang yang diduga sebagai penerima. Mereka adalah Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).
(Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015220141-12-338709/bupati-bekasi-dan-bos-lippo-group-tersangka-suap-meikarta)
Kasus tersebut merupakan wujud ketimpangan sosial yang didominasi oleh ….
faktor struktural yang memanfaatkan akses kekuasaan
faktor struktural yang memanfaatkan akses kekuasaan
faktor struktural untuk menghasilkan keuntungan daerah
faktor kultural yang didasari oleh perilaku serakah pejabat negara
faktor kultural tentang sikap etos kerja tinggi dari para pengusaha
Iklan
A. Acfreelance
Master Teacher
Jawaban
faktor yang mendominasi ketimpangan sosial berdasarkan kasus tersebut adalah faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal (peraturan) maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanannya. Dalam hal ini, faktor struktural ini berkaitan dengan upaya oknum pejabat daerah dalam memanfaatkan akses kekuasaannya. Dengan memanfaatkan akses kekuasaannya tersebut, terjadilah penyalahgunaan pengurusan perizinan proyek pembangunanMeikartadi wilayah Kabupaten Bekasi.
Iklan
Pembahasan
Kasus korupsi Meikarta telah melibatkan pejabat daerah dan juga kelompok pengusaha. Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pemberian hadiahatau janji padaBupati Bekasi Neneng Hasanah Yasinterkait pengurusan perizinan proyek pembangunanMeikartadi wilayah Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, faktor yang mendominasi ketimpangan sosial berdasarkan kasus tersebut adalah faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal (peraturan) maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanannya. Dalam hal ini, faktor struktural ini berkaitan dengan upaya oknum pejabat daerah dalam memanfaatkan akses kekuasaannya. Dengan memanfaatkan akses kekuasaannya tersebut, terjadilah penyalahgunaan pengurusan perizinan proyek pembangunanMeikartadi wilayah Kabupaten Bekasi.
Kasus korupsi Meikarta telah melibatkan pejabat daerah dan juga kelompok pengusaha. Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, faktor yang mendominasi ketimpangan sosial berdasarkan kasus tersebut adalah faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal (peraturan) maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanannya. Dalam hal ini, faktor struktural ini berkaitan dengan upaya oknum pejabat daerah dalam memanfaatkan akses kekuasaannya. Dengan memanfaatkan akses kekuasaannya tersebut, terjadilah penyalahgunaan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi.
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
1
3.5 (2 rating)
Iklan
Iklan
Pertanyaan serupa
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Coba GRATIS Aplikasi Roboguru
Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
Ikuti Kami
©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia