Keputusan yang disepakati pada 15 Juli 1936 oleh sebagian anggota Volksraad yang meminta pemerintah kolonial Belanda segera memperluas otonomi dalam pemerintahan kemudian dikenal sebagai Petisi Bumiputera SEBAB Petisi ini kemudian diterima secara bulat oleh Kerajaan Belanda yang menandai terwujudnya daerah-daerah otonom di Hindia Belanda

Pembahasan

Pernyataan salah. Petisi Soetardjo adalah petisi yang dicetuskan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo pada 15 Juli 1936. Petisi ini mengusulkan pada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda, yang membahas situasi politik Hindia Belanda. Petisi ini menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi. Para pendukung Petisi Soetardjo yang terdiri atas sebagian anggota Volksraad intinya meminta pemerintah kolonial Belanda segera memperluas dalam pemerintahan. Tujuan petisi ini adalah memberikan otonomi kepada bangsa Indonesia namun dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal ini agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Alasan salah. Dalam sejarahnya Petisi diajukan Soetardjo kemudian ditolak Kerajaan Belanda melalui keputusan Ratu Belanda No. 40 16 November 1938. Penolakan ini disebabkan karena Kerajaan Belanda menilai Indonesia belum siap untuk menjadi mandiri dan menjalankan pemerintahan secara otonom.