Pertanyaan

Kebijakan otonomi daerah di seluruh wilayah di Indonesia memberikan dampak sosial positif kepada masyarakat dan Pemda masing-masing, yaitu….

upah minimum regional berbeda tiap daerah tergantung kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah
meningkatkan kreativitas dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat
memberi kesempatan kepada Pemda untuk memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat daerahnya
masyarakat bisa fokus membangun daerah masing-masing
pemerintah pusat tidak harus selalu memonitor pembangunan daerah karena daerah sudah diatur oleh Pemda

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

A. Mutiara

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi Pemda untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerah agar mampu digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat tetap mengawasi jalannya pengelolaan Pemda dalam bentuk laporan tahunan dan RAPBD.

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi Pemda untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerah agar mampu digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat tetap mengawasi jalannya pengelolaan Pemda dalam bentuk laporan tahunan dan RAPBD.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

1.0 (1 rating)

Eben Christina Sihotang

Jawaban tidak sesuai

Pertanyaan serupa

Beberapa waktu lalu, KPK berhasil menangkap Bupati Bekasi karena diduga terlibat dalam kasus suap proyek Meikarta. Kasus tersebut berkaitan erat dengan pemberian hadiahatau janji padaBupati Bekasi Nen...

0.0

Jawaban terverifikasi

0.0

Jawaban terverifikasi

Sistem otonomi daerah memungkinkan masyarakat mengembangkan dan menentukan nasib daerahnya masing-masing, salah satunya melalui pemilihan kepala daerah. Sistem demokrasi merupakan bentuk penyaluran as...

5.0

Jawaban terverifikasi

Isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai arti desentralisasi ....

4.5

Jawaban terverifikasi

Isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai arti desentralisasi ....

4.5

Jawaban terverifikasi