Kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, adalah ...

Pembahasan

Pada awal Januari 1808, Herman Willem Daendels tiba di pelabuhan Anyer setelah setahun sebelumnya mendapatkan tugas dari Raja Belanda Louis Napoleon sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Beberapa pertimbangan dipilihnya Daendels adalah sebagai mantan Komandan Legiun Asing Prancis ( Legion Entrangere ), Daendels dianggap perwira paling cakap untuk menuntaskan persoalan administrasi sekaligus menata pertahanan terutama dari Inggris ketika itu. Selain itu, ia dikenal sebagai loyalis Prancis dan begitu menganggumi semboyan Revolusi Prancis (kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan). Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan Daendels, yaitu: pembangunan Jalan Anyer-Panarukan sebagai pertahanan dan perekonomian, penambahan jumlah angkatan perang dari yang semula 3 ribu menjadi 20 ribu prajurit, pembangunan pabrik senjata di Semarang, dan membentuk pangkalan laut di Surabaya dan Banten. Daendels membawa perubahan dan modernisasi dalam pemerintahan di Nusantara. Misalnya sentralisme, dalam arti Daendels mementingkan wewenang pemerintahan pusat. Contohnya terjadi misalnya ketikaDaendels juga membubarkan Provinsi Pantai Timur Laut bekas tinggalan VOC yang justru memiliki kekuasaan berlebih ketimbang ibu kota VOC di Batavia. Sebagai gantinya, di Jawa Daendels membentuk 9 prefektur (pada masa berikutnya berganti menjadi karesidenan) yang akan berkoordinasi dengan pemerintahan pusat di Batavia. Meski demikian, dalam praktiknya penerapan Kebijakan Daendels dilakukan secara keras dan tangan besi sehingga dianggap menyengsarakan rakyat. Contohnya dalam pembangunan Anyer-Panarukan, Daendels yang memberlakukan sistem wajib kerja atau verplichte diensten . Dengan demikian, kebijakan Daendels yang dianggap menyengsarakan rakyat adalah praktik kebijakannya yang diilakukan secara tangan besi, sebagaimana terjadi dalam pembangunan jalan Anyer-Panarukan.