Jelaskan tujuan penerapan sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal menurut Mohammad Hatta!

Pembahasan

Di Indonesia, sejarah diizinkannya pembentukan partai politik tak bisa dilepaskan dari sosok Mohammad Hatta. Seperti dikutip dari buku 'Demi Bangsaku: Pertentangan Soekarno vs Hatta' Karya Wawan Tunggul Alam, Hatta menandatangani Maklumat Presiden 3 November 1945 sendiri tanpa Sukarno. Maklumat Presiden 3 November 1945 merupakan anjuran dan pemberian izin pembentukan partai politik di tanah air. Dalam maklumat itu ditegaskan pemerintah menyukai munculnya parpol agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada di masyarakat. Selain itu, pemerintah berharap agar partai politik(parpol) telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Menurut Hatta, perlu dilakukan perubahan dari sistem monopartai ke multipartai demi menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakanpemerintah berencana menggelar Pemilu pada awal 1946. Maklumat Presiden 3 November 1945 menjadi awal dibukanya keran demokrasi di tanah air. Akibat dari putusan itu, banyak parpol yang bermunculan. Bahkan, hingga Mei 1946, tercatat tak kurang ada 137 parpol yang berdiri. Dengan demikian,tujuan penerapan sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal menurut Mohammad Hatta adalah untuk menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, sehingga sistem monopartai di Indonesia harus diubah. Hatta kemudian mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 yang berisi anjuran bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik.