Jelaskan perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dari segi perkembangan pendidikan !

Pembahasan

Diketahui bahwa orde baru berlangsung dari tahun 1966-1998. Orde Baru muncul dengan tekad untuk mengembalikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa orde baru ini terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang dari mulai politik, ekonomi, pendidikan hingga sosial dan budaya. Dalam bidang pendidikan pada masa kepemimpinan Soeharto, terjadi kemajuan yang penting. Terdapat 3 hal pembangunan pada masa Orde Baru dalam bidang pendidikan yang penting yakni sebagai berikut. Pembangunan Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres) : pembangunan SD Inpres diawali dengan dikeluarkannya Inpres No 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD pada tahun 1973. Pada tahap pertama, pelaksanaannya adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres tersebut berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah guru. Jumlah sebelumnya berkisar ratusan ribu, hingga tahun 1994 tercatat berjumlah satu juta guru. Peningkatan jumlah guru ini tidak hanya terjadi pada guru sekolah dasar, guru sekolah menengah pun mengalami peningkatan. Sebelum program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal Pelita VI, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Program Wajib Belajar : program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984, di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD). Pemerintah mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya melalui program beasiswa. Sepuluh tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994. Pembentukan Kelompok Belajar (Kejar) : pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978 akibat masih banyaknya penduduk yang buta huruf, sehingga dibentuklah kelompok belajar (kejar). Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar disesuaikan dengan kondisi setiap tempat. Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen. Dengan demikian, perkembangan pendidikan masa Orde Baru memprioritaskan pada kesempatan memperoleh pemerataan pendidikan