Jelaskan penyusunan APBD.

Pembahasan

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi/gubernur dan kabupaten/kota terhadap rancangan peraturan kepala daerah akan dilakukan selambatnya 15 hari sejak rancangan diterima. APBD sebelum ditetapkan gubertmr paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Mendagri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak rancangan diterima. Apabila Mendagri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 hari sejak rancangan diterima, gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti Mendagri membatalkan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/ bupati/walikota.