Jelaskan bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru ?

Pembahasan

Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan politik luar negeri yang di lakukan pada masa orde baru adalah: Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Sukarno meluncurkan Konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dengan Supersemar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat China. Setelah peristiwa 30 September 1965, pemerintah dibawah Suharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu hubungan diplomatis dengan China diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. Ikut serta membentuk ASEAN. Bersama dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangi Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme. Menginvasi Timor Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Fretilin yang berhaluan kiri. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timor Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja. Kembali menjadi Anggota PPB. Indonesia sempat keluar dari PPB pada tahun1965, dibawah pimpinan Sukarno yang membentuk organisasi tandingan, CONEFO. Namun setelah digantikannya Sukarno dengan Suharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966, dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966. Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meetings pada tahun 1988 dan 1989. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat China, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi Anggota PPB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja.