Indonesia sudah lama menerapkan sistem desentralisasi kebijakan daerah, termasuk tata cara pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Akan tetapi, kebijakan ini justru menimbulkan fenomena tumpang tindih izin pengelolaan lahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Diadaptasi dari mongabay.co.id pada 18 November 2014) Menggunakan analisis perubahan sosial, munculnya persoalan kebijakan desentralisasi tersebut dapat dilihat dari adanya....

Pembahasan

Untuk mengkaji tentang perubahan sosial, kita bisa melihatnya dari banyak sisi. Salah satunya adalah perubahan struktural atau perubahan yang berasal dari pemerintah. Perubahan struktural adalah perubahan mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi di masyarakat. Reorganisasi berkaitan dengan perubahan yang menyangkut sistem sosial di masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan sistem kebijakan maupun pemerintahan. Salah satu bentuk dari perubahan struktural adalah perubahan sistem kebijakan yang dulu adalah pemerintahan sentralistik, kini menjadi desentralisasi. Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk pengurusan sumber daya alam berupa hutan. Untuk mewujudkan desentralisasiyang baik dan menghindari tumpang tindih kebijakan dan masalah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan sistem antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua pihak perlu memiliki tingkat kesiapan sistem yang sama untuk membangun desentralisasi yang adil dan tentunya sesuai dengan aturan hukum negara. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A .