Roboguru

Hal pokok yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah ...

Pertanyaan

Hal pokok yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah ...

  1. ...

  2. ...

Pembahasan Soal:

Hal pokok yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah:

  1. pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Dharma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera, yakni memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah. Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi menciptakan stabilitas politik dan ekonomi,menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum, mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September, membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.
  2. pembubaran PKI dan segala organisasi terkait membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia, pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
  3. penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
  4. pemilihan umum. Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.
  5. peran ganda (dwi fungsi) ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan mendapatkan jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator. Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan.
  6. penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi. Sebagai bagian dari perjanjian New York , Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat. Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969. Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.
  7. pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.

Dengan demikian hal pokok yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, dwifungsi ABRI, pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

F. Putri

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Lampung

Terakhir diupdate 04 Juni 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, Pemerintah Orde Baru menerapkan konsep Trilogi Pembangunan. Berikut adalah isi dari konsep tersebut...

0

Roboguru

Kebijakan pada masa Orde Baru yang bertujuan melakukan pemerataan pembangunan adalah....

Pembahasan Soal:

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Soeharto dalam bukunya, untuk mencapai cita – cita masyarakat yang adil dan makmur sesuai dasar Pancasila harus diperjuangkan dengan landasan yang kuat yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dan hal ini tidak mungkin dicapai hanya dengan pelaksanaan selama satu periode Pelita saja. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP selama 25 tahun kemudian dibagi menjadi Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Pelita berlangsung mulai tahap I hingga tahap ke VI sebagai program pembangunan pada orde baru jangka panjang. 

Program pembangunan ditekankan melalui konsep Trilogi Pembangunan. Trilogi pembangunan merupakan rencana pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah pada masa orde baru sebagai landasan untuk menentukan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan pada masa orde baru. Isi dari Trilogi Pembangunan yaitu:

  • Pemerataan pembangunan beserta hasil – hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia.
  • Menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Usaha untuk meratakan hasil pembangunan akan sulit tercapai tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan ekonomi juga tidak akan dapat dicapai tanpa stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Asas pemerataan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan pada orde baru, dan ada delapan jalur pemerataan yang telah ditempuh oleh pemerintah pada waktu itu.

  • Pemerataan kebutuhan pokok rakyat khususnya sandang, pangan dan papan.
  • Pemerataan untuk kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan keselamatan.
  • Pemerataan mengenai pembagian pendapatan
  • Pemerataan untuk kesempatan kerja
  • Pemerataan untuk kesempatan berusaha
  • Pemerataan dalam kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya untuk kaum wanita generasi muda.
  • Pemerataan penyebaran pembangunan di tanah air.
  • Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian Kebijakan pada masa Orde Baru yang bertujuan melakukan pemerataan pembangunan adalah RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang di laksanakan selama 25 tahun yang di bagi menjadi rencana pembangunan lima tahun atau Repelita. Yang berlangsung mulai dari tahap I sampai tahap VI sebagai program pembangunan pada orde baru

0

Roboguru

Arah kebijakan pembangunan pada masa Orde baru ditujukan kepada pembangunan disegala bidang yang pelaksanaannya tertumpu dalam suatu program yang disebut...

Pembahasan Soal:

Trilogi Pembangunan merupakan konsep yang pernah diterapkan zaman pemerintahan Orde Baru dalam menentukan kebijkana politik, ekonomi, dan sosial. Adapun maksud dari Trilogi Pembangunan seperti :

  1. terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis,
  2. terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
  3. terjadinya pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya.

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah A.

0

Roboguru

Perhatikan pernyataan berikut ! Bubarkan Orde Baru dan Golkar Hapuskan Dwifungsi ABRI Hapuskan KKN Tegakkan supremasi hukum, HAM, Tegakkan demokrrasi Dari kelima data di atas, dapat disimpulk...

Pembahasan Soal:

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Orde Baru adalah tidak termasuk pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini karena seluruh kontrol atas kehidupan bangsa terletak pada pemerintah pusat. Hal inilah yang kemudian menciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.Hal yang sama juga berdampak pada tingginya kasus korupsi di era Orde Baru. Penegakan hukum yang tidak jelas juga berperan besar. Hal ini menjadikan kondisi bangsa Indonesia kala itu terpuruk jauh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah C.

0

Roboguru

Perhatikan gambar berikut! 1.       2.      3.      4. Gabungan dari Partai Nasional Indonesia/PNI, Partai Kristen Indonesia/Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerd...

Pembahasan Soal:

Beberapa partai pada masa Orde Baru yang digabungkan menjadi satu, yaitu:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari partai Islam yaitu Nahdlatul 'Ulama/NU, Partai Muslimin Indonesia/Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia/PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti.undefined
  2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan partai politik gabungan dari Partai Nasional Indonesia/PNI, Partai Kristen Indonesia/Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia/IPKI bergabung ke dalam PDI.undefined
  3. Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama (Sekber) Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). undefined

Jadi, jawaban yang tepat adalah A

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved